BPS: Jaga Jarak Sulit Diterapkan saat di Angkot

BPS: Jaga Jarak Sulit Diterapkan saat di Angkot
PERISTIWA | 29 September 2020 05:00 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis survei terkait penggunaan sarana transportasi angkutan umum selama pandemi Covid-19. Hasilnya dari total 90.967 responden, ternyata sebanyak 13,49 persen dalam sebulan terakhir turut menggunakan angkutan umum.

"Jadi 13,49 persen dari responden selama sebulan terakhir itu menggunakan angkutan umum dan yang paling banyak di sana terdapat 23% menggunakan angkot," ujar Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto dalam diskusi virtual, Senin (28/9).

Dalam pemaparannya disampaikan, sebanyak 20,60 persen menggunakan ojek online dan 20,02 persen taksi. Lalu, 19,29 persen menggunakan bis atau perahu dan terakhir sebanyak 17,78 menggunakan kereta/MRT/CL.

Lanjutnya, dari hasil survei ini, ternyata masih banyak angkutan umum yang kurang memperhatikan protokol kesehatan, salah satunya adalah angkot yang sulit dalam menerapkan jaga jarak.

"Untuk jaga jarak, yang harus jadi perhatian adalah untuk angkot dan mikrolet yang hanya 43 persen berhasil menerapkan jaga jarak," terangnya.

Walaupun, ia menyadari bahwa kondisi angkot yang terbatas ruangnya, membuat para penumpang kesulitan untuk menjaga jarak. Namun pemerintah harus memberikan perhatian terhadap protokol kesehatan saat di angkot.

"Ini bisa disadari ketika ruang di angkot sangat terbatas kemungkinan, mereka mengalami kesulitan untuk jaga jarak. Jadi kita perlu memberikan perhatian untuk protokol kesehatan di angkot," ujarnya.

Selain masalah untuk jaga jarak, kata Suhariyanto, angkot masih memiliki tantangan terkait kepatuhan para supir untuk penggunaan masker. Lantaran sebanyak 59,62 pengemudi angkot yang mematuhi penggunaan masker sedangkan untuk pengemudi bus hanya 57,58 persen memakai masker.

"Di angkot dan bis ini baru sekitar 59% nya pengemudi yang menggunakan masker. Jadi perlu digalakkan sekali lagi kepada pengemudi. Mereka harus menggunakan masker," ujarnya.

Alasan Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Pada pemberitaan sebelumnya, Suhariyanto juga menyampaikan alasan masyarakat tak patuhi protokol kesehatan. Lebih banyak menilai, karena tidak adanya sanksi yang tegas.

"Lebih dari setengah responden sekitar 55 persen berpendapat bahwa tidak ada sanksi menjadi alasan utama tidak menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Kemudian, 39 persen menjawab karena tidak adanya kejadian Covid-19 di lingkungannya, lalu 33 persen merasa sulit bila harus menerapkan protokol kesehatan dalam bekerja.

Sedangkan, 23 persen menilai harga masker hand sanitizer, dan APD mahal, 21 persen akibat mengikuti orang lain, dan 19 persen karena faktor aparat atau pimpinan yang tidak memberikan contoh.

"Jadi walau sekarang pemerintah telah menetapkan sanksi, tetapi ke depan sepertinya sanksi perlu dipertegas lagi," sarannya. (mdk/ded)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami