BPS Ungkap Alasan Data Kemiskinan Tak 'Update'

BPS Ungkap Alasan Data Kemiskinan Tak 'Update'
PERISTIWA | 1 Mei 2020 14:29 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Pembagian Bansos untuk warga miskin selalu bermasalah. Mulai dari tidak merata, ada yang belum kebagian, sampai salah sasaran. Teranyar, Bansos untuk warga terdampak Covid-19, bahkan Pemprov DKI sampai menghentikan distribusi sementara karena data tak akurat.

Salah satu kendalanya yakni tentang pembaharuan data warga miskin dari daerah ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos. Sementara jumlah warga miskin dan catatan kependudukan selalu berbuah setiap tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap kendala pembaharuan data kemiskinan. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Margo Yuwono menilai, kendala pembaharuan data dikarenakan sumber daya manusia dan anggaran.

"Pertama, kemungkinannya keterbatasan SDM dan anggaran. Kedua, (data) diupdate tapi prosesnya tidak berjalan dengan baik," kata dia kepada merdeka.com, Jumat (1/4).

Kemudian, penyebab salah data dikarenakan prosesnya tidak benar dalam menentukan kategori miskin. Lalu, ada pemerintah daerah yang kurang peduli terkait pembaharuan data.

Data yang dimaksud ialah Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) yang disetor ke Kementerian Sosial.

"Karena updatenya ada di kabupaten atau kota dan variasi antar daerah tinggi. Ada kepala daerah yang punya kepedulian tinggi, sehingga punya kepedulian bagus terhadap update data dan terjadi sebaliknya," tuturnya.

Selain itu, Margo menuturkan, BPS melakukan pembaharuan data sesuai kebutuhan. Ada data untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek misalnya data inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

Sedangkan jangka panjang data Indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup dan lainnya. Sumber datanya bisa dari survei yang relevan.

Dia menambahkan, untuk survei inflasi, misalnya perkembangan harga dilakukan tiap bulan. Untuk pengangguran atau survei angkatan kerja nasional dilakukan Februari dan Agustus. Kemudian, survei kemiskinan atau survei sosial ekonomi nasional dilakukan tiap bulan Maret dan September tiap tahun.

"Kalau data yang ada di kemensos (DTKS) itu ada mekanisme tersendiri. Kalau survei BPS door to door. Kendala yang utama terkadang sulit menemui responden, sampelnya jadi berkurang," ujar Margo.

Baca Selanjutnya: Menteri dan Kepala Daerah Saling...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami