Bubarkan Diri, BEM SI Sampaikan 9 Tuntutan Pada Pemerintahan Jokowi

Merdeka.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, membubarkan diri dengan tertib. Massa berterima kasih kepada anggota kepolisian yang berjaga.

"Terima kasih pak polisi atas menjaga keamanannya," kata seorang mahasiswa di atas mobil komando, di lokasi, Senin (21/10).

Kendati demikian, ia menegaskan kalau aksi mahasiswa tak berhenti sampai di sini sebelum pemerintah mengabulkan tuntutannya.

"Ingat kawan-kawan, aksi kita tak sampai di sini. Kita selalu panjang umur, aksi kita masih panjang kawan-kawan," tegasnya.

Sementara itu kepolisian pun berterima kasih kepada mahasiswa yang melakukan aksi dengan damai.

"Saya mewakili Kapolres Jakarta Pusat terima kasih kepada mahasiswa yang telah melaksanakan aksi dengan damai. Hidup mahasiswa," katanya.

Berikut sembilan tuntutan mahasiswa atas aksi ini :

1. Lawan segala mafia dan kartel ekonomi, serta wujudkan ekonomi kerakyatan, dengan mengutamakan kesejahteraan buruh, desa dan penguatan BUMN.

2. Usut pelanggaran HAM masa lalu, menolak pelemahan pemberantasan korupsi dan tolak keterlibatan pelanggar HAM dalam pemerintahan.

3. Mereformasi pendidikan untuk membentuk pendidikan yang murah, mudah diakses, demokratis dan menolak segala liberalisasi serta komersialisasi pendidikan.

4. Lakukan reforma agraria sejati dengan orientasi kesejahteraan petani, keterlibatan masyarakat adat dan menolak segala jenis perampasan lahan.

5. Membangun Indonesia poros maritim dunia, dengan kedaulatan di bidang sumber daya laut dan kesejahteraan nelayan.

6. Terapkan pemerataan infrastruktur yang mengedepankan kepentingan rakyat dan menolak setiap pelanggaran HAM dalam pembangunan.

7. Wujudkan sistem jaminan sosial kesehatan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

8. Wujudkan kesetaraan gender dan tingkatkan keterlibatan wanita dalam pengambilan kebijakan publik.

9. Menuntut tindakan tegas atas semua perusak lingkungan dan wujudkan kebijakan lingkungan yang mengutamakan HAM dengan menolak kepentingan investor.