Bukti Ilmiah Dinilai Penting Jadi Dasar Penyelesaian Kasus Karhutla

PERISTIWA | 2 Desember 2019 17:16 Reporter : Ya'cob Billiocta

Merdeka.com - Sejumlah pemangku kepentingan sepakat menjadikan bukti ilmiah sebagai dasar bukti hukum, dalam penyelesaian perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal ini supaya masyarakat maupun korporasi tidak menjadi korban putusan hukum yang salah, serta hanya berdasarkan tekanan kelompok tertentu.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdalifah Mahmud setuju dengan penegakan hukum dalam penyelesaian kasus karhutla, namun penyelesaiannya di persidangan tetap harus melalui bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Scientific evidence (bukti ilmiah) sangat penting sebagai dasar penyelesaian sengketa Kahutla, agar putusan hukumnya punya rasa keadilan. Selama bertahun-tahun, penyelesaian Karhutla hanya sepihak yakni menggiring opini bahwa perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri sebagai penyebab utama Karhutla," kata Musdalifah dalam The 2nd International Conference on Natural Resources Environmental Conservation bertema Industrial Forest and Oil Palm Plantation Fire, Impacts and valuation of the Environmental Losses, Bogor, Jumat kemarin.

Penyebab Karhutla di Indonesia tidak selamanya terkait dengan pembukaan lahan sawit. Selain faktor manusia juga disebabkan bencana alam. Sehingga peran serta dari tanggung jawab pengelola kawasan menjadi penting dalam penanganan Karhutla.

Selama ini, ungkap Musdalifah, hanya karena sentimen kelompok tertentu, semua kesalahan ditimpakan pada satu pihak yakni industri sawit. Menurutnya, pihak-pihak tersebut perlu memahami bahwa Indonesia perlu membangun aktivitas industrinya melalui sawit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Sebagai pemerintah saya punya kepentingan untuk menjaga pertumbuhan sawit nasional," terang Musdalifah.

Kemenko, kata Musdalifah mengusulkan agar penyelesaian Karhutla bisa diprioritaskan pada deteksi dini dan pencegahan. Kalau melihat polanya, umumnya Karhutla terjadi dalam 3-4 bulan dalam setahun.

Seharusnya delapan bulan tersisa dimanfaatkan untuk membangun kluster pengendalian Karhutla dengan melibatkan masyarakat.

"Kebakaran tidak sekadar mematikan api kemudian mencari tersangka dan menghukumnya. Perlu dipertimbangkan, suatu kawasan terkelola dengan baik agar kebakaran tidak perlu terjadi berulang," sarannya.

Pentingnya bukti ilmiah juga dikemukakan Dirjen Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani yang, diwakili Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum LHK Yazid Nurhuda.

Menurut Yazid pembuktian ilmiah sebagai dasar dan bukti hukum dalam konteks beracara di pengadilan, agar menjadi solusi dalam penyelesaian Karhutla di Indonesia. Karena itu, peran dari para saksi ahli yakni para akademisi menjadi sangat penting.

"Berdasarkan sampel hasil uji laboratorium, saksi ahli akan menetapkan scientific evidence menjadi legal evidence (dasar hukum) melalui surat keterangan saksi ahli. Hal ini akan menjamin kepastian hukum," ujar dia.

Wakil Rektor IPB Prof Dr Agus Purwito Msc Agr mengingatkan perlunya kajian berbasis data ilmiah untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan di Indonesia.

"Kajian ilmiah diperlukan agar berbagai persoalan yang jadi penyebab kebakaran bisa diselesaikan. Pasalnya, Karhutla di Indonesia tidak hanya merugikan dari sisi investasi, tetapi banyak hal seperti kesehatan manusia dan hubungan antara negara," terangnya.

Sementara itu, Director of Tropical Peat Research Laboratory Unit (TPRL) Malaysia Lulie Melling mengatakan, isu mengenai Karhutla dikaitkan dengan keberadaan perkebunan sawit menjadi isu yang menarik di forum global. Hanya sayangnya, selama ini pemahaman mengenai gambut tropis didominasi pemahaman barat. Hal ini mengakibatnya kesenjangan pemahaman yang berakibat penyelesaian restorasi gambut serta penanganan karhutla di gambut tidak efektif.

Seharusnya, ungkap Lulie, perlu dibangun pemahaman baru dari para pemangku kepentingan di Indonesia dengan melibatkan peran petani pekebun sawit dengan kearifan lokalnya.

"Cara pencegahan dengan membangun pemahaman bersama di Indonesia lebih efektif dan tidak membutuhkan banyak biaya, dibandingkan penanggulangan Karhutla di gambut," ujar Lulie. (mdk/cob)

Baca juga:
Polisi Usut Temuan Baru Korporasi Terduga Pembakar Hutan dan Lahan di Kalbar
Video Pemadam Kebakaran Hutan Australia Menari Kegirangan Saat Hujan Turun
Walhi Sebut Kerugian Akibat Kebakaran Hutan di Jambi Capai Rp145 Triliun
Lagi, Hutan di Gunung Ile Mandiri Flores Timur Terbakar
Meluas, Kebakaran Hutan di Ponorogo Mendekati Pemukiman Warga
Intensitas Hujan Rendah, Tiga Titik Panas Muncul di Ibu Kota Baru Indonesia

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.