Buntut kasus Akil Mochtar, calon wakil Bupati Kuasing lapor ke KPK

PERISTIWA | 26 April 2015 14:46 Reporter : Abdullah Sani

Merdeka.com - Mantan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Mursini-Gumpita, melaporkan pengusaha bernama Indra Putra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini terkait dugaan suap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang pernah ditangani Akil Mochtar, sewaktu masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.

Menurut kuasa hukum Mursini-Gumpita, R Desril SH MH, kasus ini dilaporkan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, di antaranya, putusan terhadap Akil di Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakannya terbukti menerima Rp 2 miliar dalam kasus Pilkada Kuansing.

"Dugaan ini, sudah pernah dilaporkan beberapa tahun lalu ke KPK. Sekarang, sudah ada bukti kuat yang menyatakan Akil terbukti menerima aliran uang Rp 2 miliar sewaktu menangani sengketa Pilkada Kabupaten Kuansing," jelas Desril yang bernaung di Kantor Pengacara Asep Ruhiat itu, Minggu (26/4).

Berdasarkan putusan, sambung Desril, Akil Mochtar menerima aliran dana itu dari rekening atas nama Indra Putra. Belakangan, Indra diketahui punya hubungan dekat dengan Bupati Kuansing Sukarmis.

"Kuat dugaan uang itu untuk memenangkan salah satu calon yang bersengketa saat itu. Apalagi, yang mentransfer uang ini punya hubungan dekat dengan salah satu calon. Pada putusannya, salah satu calon yang punya hubungan tadi pemberi uang menang di persidangan," ungkap Desril.

Diterangkan Desril, KPK sendiri sudah menerima laporan kasus suap ini. Ada beberapa berkas yang diserahkan mengenai adanya pelanggaran Pilkada Kuansing beberapa tahun lalu dan bukti-bukti lainnya.

"Semoga penyidik di KPK segera menindaklanjuti kasus ini. Bukti-buktinya sudah ada. Kemenangan salah satu calon di persidangan sengketa Pilkada karena adanya uang suap Rp 2 miliar," tegas Desril, sambil memperlihatkan surat tanda terima laporannya ke KPK.

Di sisi lain, Desril mengungkapkan Pilkada yang diikuti kliennya, Mursini-Gumpita, dengan lawan politiknya adalah Sukarmis di Kabupaten Kuansing diwarnai pelanggaran yang terstruktur dan masif.

Terstruktur di sini, jelas Desril, hampir seluruh kepala dinas di Kabupaten Kuansing, termasuk Plt Sekretaris Daerah kala itu, Muharman, mengampanyekan Sukarmis yang notabenenya adalah calon incumbent.

"Kampanye terselubung sangat nyata dilakukan. Beberapa kepala dinas dan Plt Sekda saat itu selalu menyebut istilah SUZUKI, sebutan untuk Sukarmis dan pasangannya, dalam setiap kesempatan atau kegiatan dinas," katanya.

Ajakan untuk memilih SUZUKI, sebut Desril, disampaikan dengan pantun, pribahasa, maupun seruan secara langsung. Selain seruan, ada pula ancaman bagi kepala dinas yang tak memihak.

"Tak hanya kepala dinas, pemerintahan paling rendah seperti kecamatan, kelurahan, desa hingga RT/RW diarahkan memihak ke pasangan yang akhirnya duduk sekarang," ulas Desril.

Kecurangan lainnya, sambung Desril, adanya kegiatan yang dilakukan PNS di hari tenang dengan mengkampanyekan pasangan nomor urut 1 (SUZUKI). Kemudian ada penyusunan DPT yang tidak wajar.

"Kecurangan ini telah membuat perolehan suara yang cukup jauh. Ada sekitar 12.904 suara antara klien kami dengan pemenang saat ini. Perbedaan ini sangat signifikan karena adanya kecurangan," ulas Desril.

Pada tahun 2011, ujar Desril, pihaknya sudah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ada banyak bukti yang dibawa, termasuk rekaman video, suara dan foto-foto kecurangan.

"Dalam sidang, Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar tak mau memutar bukti video dan suara. Akhirnya, permohonan kami ditolak. Setelah Akil ditangkap, akhirnya diketahui dia telah menerima uang Rp 2 miliar dalam kasus ini," pungkas Desril.

(mdk/hhw)