Buntut Kasus 'Salam Dua Periode', Camat di Jember Gugat Bawaslu dan KASN Rp533 Juta

Buntut Kasus 'Salam Dua Periode', Camat di Jember Gugat Bawaslu dan KASN Rp533 Juta
PERISTIWA | 16 Juni 2020 19:02 Reporter : Muhammad Permana

Merdeka.com - Perlawanan dilakukan oleh Muhammad Ghozali, Camat di Jember yang direkomendasikan mendapat sanksi karena mendukung petahana Bupati Jember, dr Faida. Sebelumnya, dua lembaga negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember meminta Bupati Jember, dr Faida menjatuhkan sanksi tingkat sedang kepada Ghozali. Sebab, Ghozali terbukti mengkampanyekan Faida.

Tidak terima atas rekomendasi Bawaslu Jember dan KASN, Ghozali melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jember.

"Kita menganggap rekomendasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) karena melanggar Undang-Undang," ujar Moh Husni Thamrin, kuasa hukum Ghozali saat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Jember pada Selasa (16/06). Ghozali selaku penggugat tidak hadir saat pendaftaran gugatan tersebut.

Menurut Thamrin, rekomendasi dari KASN tersebut tidak disebut secara jelas menyebut pelanggaran apa yang dilakukan oleh Ghozali. "Kalau mengacu pada surat rekomendasi Bawaslu Jember, pelanggarannya adalah mendukung petahana. Tetapi kan sekarang calonnya belum ada," ujar Thamrin.

Dalam keterangan resminya pada 19 Mei 2020 lalu, Bawaslu Jember menyebut, rekomendasi pemberian sanksi dari KASN itu didasarkan atas putusan rekomendasi dari Bawaslu Jember. Bahwa Ghozali telah dinyatakan oleh Bawaslu Jember melanggar aturan netralitas ASN dalam Pilkada.

Keputusan rekomendasi Bawaslu Jember pada 27 Februari 2020 itu dipersoalkan oleh Ghazali melalui kuasa hukumnya.

"Ini menentukan nasib karir seseorang, tetapi hanya didasarkan atas pemeriksaan sederhana. Juga dilakukan oleh orang yang tidak punya kapasitas. Mohon maaf, dia sarjana sosial, tidak punya kewenangan," tutur Thamrin.

Ketua Bawaslu, Imam Thobrony Pusaka memang tercatat sebagai alumnus FISIP Universitas Jember (Unej). Selain itu, beberapa komisioner Bawaslu Jember lainnya juga berlatar non-hukum.

"Tetapi yang paling substansi adalah, saat peristiwa 13 Februari 2020 itu, belum ada calon kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU Jember. Lagipula tahapan Pilkada 2020 kan ditunda karena ada korona. Baru dimulai lagi kemarin," papar Thamrin.

Atas rekomendasi dari Bawaslu dan KASN itulah, Ghozali merasa dirugikan secara perdata. Jalur perdata dipilih karena rekomendasi pemberian sanksi dari KASN kepada Bupati Jember itu dinilai kuasa hukum, bukan keputusan negara yang bersifat final dan mengikat. Karena itu, Ghozali juga meminta ganti rugi. Nilainya juga tak main-main, lebih dari setengah miliar rupiah.

"Kita meminta ganti rugi Rp533 Juta. Yakni kerugian materiil Rp3 juta, ini karena klien kami harus mengeluarkan bensin untuk transportasi bolak-balik selama pemeriksaan dari Bawaslu Jember. Lalu Rp30 juta untuk honor pengacara dan selebihnya kerugian immateriil mencapai Rp500 juta," jelas Thamrin.

Kerugian immateriil tersebut didasarkan karena Ghozali merasa tidak nyaman, sejak Bawaslu Jember mulai menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN terhadap camat berlatar belakang mantan guru ini.

"Sejak klien kami diduga bersalah, dia mendapat tekanan psikologis, dikejar-kejar oleh wartawan selama ini," papar Thamrin.

Selain itu, Thamrin menegaskan bahwa gugatan yang diajukan Ghozali ini murni diajukan sendiri, tanpa pengaruh atau dorongan dari pihak lain.

Baca Selanjutnya: Bupati Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi...

Halaman

(mdk/cob)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami