Bupati Jember Beri Kenaikan Pangkat 1.624 Pegawai, Menghindar Saat Ditanya Legalitas

Bupati Jember Beri Kenaikan Pangkat 1.624 Pegawai, Menghindar Saat Ditanya Legalitas
Bupati Jember, dr Faida. ©2020 Humas Pemkab Jember
PERISTIWA | 3 Agustus 2020 20:17 Reporter : Muhammad Permana

Merdeka.com - Di tengah proses pemakzulan atau pemberhentian yang sedang berlangsung, Bupati Jember dr Faida memberikan kenaikan pangkat kepada ribuan pegawai. Proses kenaikan pangkat ini disorot Parlemen, karena dilakukan bupati ketika susunan birokrasi diduga belum mendapat 'lampu hijau' dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya, akibat susunan birokrasi yang menyalahi aturan pusat, Jember mendapat sanksi tidak memperoleh kuota CPNS 2019 dan 2020 dari Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi, sehingga menjadi salah satu pemicu proses pemakzulan.

Upacara penyerahan SK kenaikan pangkat terhadap 1.624 pegawai Pemkab Jember itu dilakukan Faida selama satu hari, pada Senin (03/08). Berbeda dengan kelaziman yang dilakukan bupati sebelumnya, Faida selama empat tahun terakhir memang memilih untuk 'menyerahkan sendiri' SK Kenaikan Pangkat bawahannya, melalui sebuah upacara khusus. Gaya baru Faida selama empat tahun terakhir ini juga jarang ditemui di daerah-daerah lain.

Namun upacara penyerahan SK Kenaikan Pangkat terhadap ribuan pegawai Pemkab Jember itu tetap dilakukan sesuai protokol Covid-19. Upacara dibagi menjadi empat sesi selama satu hari, sebagian dilakukan secara offline, dan sisanya secara daring di kantor Kecamatan. Upacara penyerahan SK Kenaikan Pangkat secara offline itu antara lain dilakukan Faida di rumah dinasnya, Pendapa Wahyawibawagraha.

Saat dicegat awak media usai upacara, Faida menegaskan, upacara penyerahan SK Kenaikan Pangkat ini dilakukan semata-mata demi untuk mencegah pungli, dan bukan pencitraan.

"Kita pastikan agar penyerahan kenaikan pangkat tidak ada pungli, karena semua sudah dibiayai oleh APBD Jember," ujar Faida.

Melalui SK Kenaikan Pangkat ini, Faida mengklaim menjadi bukti bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) di jajarannya sudah tidak bermasalah. "Kalau KSOTK tidak clear, SK-SK ini tidak bisa turun. Jadi kalau diperdebatkan, tidak akan selesai. Sekarang ini waktunya untuk melayani, bukan berbantah-bantahan," ujar Faida dengan nada tinggi.

Namun, Faida menolak menjawab saat ditanya merdeka.com, apakah SK Kenaikan Pangkat terhadap ribuan pegawainya ini, sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri sebagai pihak yang sebelumnya memberikan sanksi kepada Pemkab Jember. "Saya kira cukup ya," ujar Faida seraya berlalu meninggalkan wartawan.

Di sisi lain, seremoni SK Kenaikan Pangkat terhadap 1.624 pegawai Pemkab Jember itu mendapat tanggapan dari parlemen. Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menilai, pernyataan bupati Faida bahwa KSOTK sudah tidak bermasalah, hanya klaim sepihak bupati.

"Kalau benar sudah clear, pasti kita dapat surat tembusan dari Kemendagri. Sebab, penilaian KSOTK ini tidak bermasalah itu harus melalui pemeriksaan khusus dari Irjen Kemendagri. Bukan klaim sepihak dari bupati," ujar Itqon saat dikonfirmasi terpisah.

Itqon membandingkan, saat turun surat sanksi dari Kemendagri kepada Pemkab Jember, pihak DPRD Jember juga mendapat tembusannya. Hal ini berbeda dengan klaim bupati bahwa persoalan susunan birokrasi di Pemkab Jember sudah beres.

"Selama surat itu belum ada, maka bagi DPRD belum clear. Karena belum ada legal formalnya berupa surat. Karena dulu pak Mendagri kirim tembusan ke DPRD," pungkas politikus PKB ini.

Sebelumnya, pada 11 November 2019, Mendagri Tito Karnavian meminta kepada Gubernur Jatim untuk memerintahkan secara tertulis kepada Bupati Jember agar mencabut 15 putusan bupati tentang mutasi pegawai dan 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja) di lingkungan Pemkab Jember. Perintah ini membawa konsekuensi legalitas atas ratusan jabatan hasil mutasi selama ini.

Rekomendasi dari Mendagri itu dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan khusus oleh Kemendagri bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun teguran dari Mendagri ini tidak langsung ditindaklanjuti oleh Bupati Jember. Buntutnya, DPRD Jember menggulirkan hak interpelasi (bertanya) kepada bupati pada November 2019. Namun interpelasi itu diabaikan hingga 'meningkat' menjadi hak angket. Lagi-lagi, Bupati Faida mengabaikan hak angket DPRD Jember tersebut sehingga kemudian bergulir proses pemakzulan terhadap bupati Jember. (mdk/cob)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami