Bupati Nonaktif Kudus Tamzil Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi

PERISTIWA | 11 Desember 2019 22:05 Reporter : Danny Adriadhi Utama

Merdeka.com - Bupati nonaktif Kudus M Tamzil menjalani sidang dakwaan kasus menerima suap Rp750 juta terkait pengisian jabatan. Terdakwa juga terbukti menerima gratifikasi senilai Rp2,5 miliar.

Jaksa Penuntut Umum Helmi Syarief mengatakan dalam dakwaannya, M Tamzil telah menerima uang suap dari Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Shofian yang diserahkan melalui ajudan bupati Uka Wisnu Sejati dan staf khusus bupati Agoes Soeranto dalam tiga tahap.

"Terdakwa terbukti menerima Rp750 juta dari Akhmad Shofian, dan gratifikasi Rp2,5 miliar. Adapun tindak pidana suap terjadi kurun waktu Februari hingga Juni 2019," kata Helmi Syarief di Pengadilan Tipikor, Semarang, Rabu (11/12).

Dia mengungkapkan, uang suap Rp750 juta diberikan agar Akhmad Shofian dan istrinya, Rini Kartika diangkat dan mendapat jabatan baru setingkat dengan eselon III. Uang itu diberikan ke Bupati Tamzil untuk memuluskan karir keduanya.

"Jadi uang Rp750 juta untuk menggerakkan terdakwa sebagai pejabat Pemkab Kudus yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pemerintahan Kabupaten Kudus," jelasnya.

Selain uang suap, Tamzil juga disebut menerima gratifikasi senilai Rp2,57 miliar yang diterima dari delapan orang dengan besaran yang berbeda. Adapun rincian gratifikasi diterima dari Heru Subiyanto senilai Rp900 juta, Joko Susilo senilai Rp500 juta, Uka Wisnu Sejati senilai Rp300 juta, Muhammad Moelyanto, Ali Rifai, dan Agoes Soeranto sebesar Rp335 juta, kemudian melalui Setiya Hendra dan Ali Rifai sebesar Rp490 juta.

"Penyerahan uang terjadi sejak September 2018 sampai Juli 2019. Tapi justru kesalahannya tidak melaporkan ke KPK dengan batas waktu 30 hari, sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-Undang," ungkapnya.

Tamzil yang mendengar dakwaan itu mengajukan eksepsi. Dia juga membantah menerima gratifikasi.

"Kami menolak dakwaan karena sampai saat ini penyelidik, dan JPU belum bisa menunjukkan dua alat bukti sesuai KUHP, baik itu tertulis maupun bukti lain. Soal gratifikasi saya tidak pernah menerima, nama saya hanya dicatut oleh beberapa orang saja," kata Tamzil.

Atas perbuatannya Tamzil dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (mdk/cob)

Baca juga:
Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Nonaktif Kudus Segera Disidang di PN Semarang
KPK Periksa Staf Khusus Bupati Kudus
Hakim Ketua yang Mengadili Kasus Suap Bupati Kudus Meninggal
Jadi Saksi Kasus Suap, Bupati Kudus Mengaku Dimanfaatkan 2 Staf
KPK Periksa Plt Sekretaris DPPKAD Terkait Kasus Suap

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.