Cara Gubernur Kaltim Terbitkan Peraturan Tanpa Harus ke Luar Negeri

PERISTIWA | 14 November 2019 14:44 Reporter : Haris Kurniawan

Merdeka.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kaltim memilih untuk kunjungan kerja ke dalam negeri apabila ingin membuat inovasi maupun peraturan yang bisa diadopsi di wilayahnya. Selain lebih efisien, langkah itu juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata dia, banyak pemerintah daerah di Indonesia yang menelurkan inovasi, baik mengenai keilmuan maupun peraturan. Sehingga tidak harus jauh-jauh pergi ke luar negeri.

"Misal saya mau buat perda, kita lihat Perda yang berhasil di mana, misalnya di Jawa Timur maka palingan juga kami ke Jawa Timur atau daerah mana yang telah menjalankan inovasi sebelumnya," ujar Isran kepada merdeka.com.

Dengan langkah itu, kata Isran, dirinya sepakat dengan Presiden Joko Widodo yang meminta supaya tidak ada lagi kunjungan kerja atau studi banding setiap pembuatan peraturan.

"Jadi, kalau di daerah mana ada kunker ke luar negeri untuk buat Perda. Paling-paling ke daerah atau provinsi lain," tambahnya.

Selain itu, dirinya juga setuju dengan keinginan Jokowi yang ingin menerbitkan Omnimbus Law. Dengan adanya hal itu maka ke depan bakal disederhanakan terkait regulasi yang saat ini berbelit dan panjang.

"Presiden sudah lama menyampaikan hal-hal mempermudah perizinan. Bagi kepala daerah sangat berterima kasih, tetapi di tingkat lapangan orang tidak berani mengimplementasikan itu. Maka tadi dengan adanya Omnibus Law itu bagus, mudah-mudahan secepatnya keluar," tuntasnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk tidak terlalu banyak membuat aturan. Jokowi menilai aturan yang banyak membuat birokrasi semakin ruwet sehingga salah satunya menyebabkan investor asing enggan menanamkan modal ke Indonesia.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat, Rabu (13/11). Hadir dalam kesempatan ini para kepala daerah, kapolda, hingga kejati.

Menurut dia, hal-hal seperti itu harus dihentikan. Jokowi mengatakan peraturan yang menumpuk membuat pemerintah tak bisa bergerak cepat dalam mengambil keputusan.

"Saya tahu kalau buat perda itu ada kunker, ada studi banding, saya ngerti. Tapi stop dan di kunker ada apanya saya ngerti, di studi banding ada apanya saya ngerti. Saya ini orang lapangan ngerti betul," tutur Jokowi.

(mdk/hrs)

TOPIK TERKAIT