Covid-19 Tembus 70.736 Kasus, DPR Minta Pemerintah Buat Protokol Baru

Covid-19 Tembus 70.736 Kasus, DPR Minta Pemerintah Buat Protokol Baru
PERISTIWA » MALANG | 10 Juli 2020 11:23 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi klaster baru Covid-19 dengan angka 1.262 kasus positif. Temuan klaster baru ini sekaligus menjadi rekor penambahan kasus harian Covid-19 terbanyak sebesar 2.657 kasus pada 9 Juli 2020.

Dari penambahan kasus tersebut membuat akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 70.736.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, banyak komponen masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru dengan baik. Pemerintah juga belum secara tegas mengawal penerapan norma-norma baru di masa pandemi ini.

"Perlu protokol pencegahan baru karena WHO menyebut Covid-19 sudah bisa menular lewat udara. Protokol yang lama tentu harus berubah. Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal dengan hasil lonjakan kasus rata-rata naik lebih dari 1.000 per hari," papar Mufida, Jumat (10/7).

Mufida meminta pemerintah untuk terus menyiagakan fasilitas kesehatan guna menampung warga yang teridentifikasi positif. Termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri bagi yang teridentifikasi positif, dan meningkatkan kerja laboratorium dalam percepatan hasil test swab.

"Semakin banyak ditemukan kasus Orang Tanpa Gejala, sehingga Protokol Kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat," kata Mufida.

Mufida secara khusus kembali meminta pemerintah melanjutkan dan meningkatkan pemeriksaan dengan rapid test maupun PCR massal untuk mendeteksi Orang Tanpa Gejala (OTG). Kemudian, melakukan penelusuran dan melakukan langkah-langkah pencegahan penularan.

"Kami juga mengajak masyarakat agar semakin waspada, tidak euforia dengan pemberlakuan New Normal, karena sampai sekarang Pandemi masih di depan mata. Terapkan pola hidup bersih, selalu cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, hindari kerumunan, tidak keluar rumah jika tidak sangat perlu," ungkap Mufida.

Politikus PKS itu mengingatkan pemerintah tidak hanya mengumbar sengkarut soal anggaran penanganan Covid-19 yang sangat lamban turun. Ia menunggu realisasi janji-janji kabinet dan Presiden Joko Widodo soal percepatan pencairan anggaran yang jadi evaluasi besar pemerintah. Dia ingin pemerintah menjamin tersedianya anggaran, dicairkan dan benar-benar dialokasikan untuk penanganan Covid-19 secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

"Jika sudah menembus 70 ribu kasus dan terus bertambah tidak bisa tidak, harus ada ketersediaan anggaran yang cepat dalam penanganan Covid-19 dan tolong juga alokasikan penganggaran untuk penelitian penemuan vaksin Covid-19," ujarnya. (mdk/lia)

Baca juga:
Update Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet dan RSKI Pulau Galang Per 10 Juli
Usai Jokowi Marah, Realisasi Penanganan Covid-19 Naik 4,7 Persen
Masyarakat Berpendapatan Rendah Paling Terdampak Pandemi Covid-19
Tujuh Petinggi BRI di Malang Positif Covid-19
Penelitian Inggris: Hampir 80 Persen Orang Dites Positif Covid-19 Tanpa Alami Gejala
Gubernur Banten Jelaskan Penurunan Kasus Covid-19 hingga Gelombang PHK Besar-Besaran
Presiden Jokowi Serahkan Alat Tes PCR untuk RSUD Murjani Sampit

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami