Curhatan Pedagang Bakso ke Jokowi soal Sertifikasi Halal

PERISTIWA | 3 Maret 2019 17:29 Reporter : Aksara Bebey

Merdeka.com - Sejumlah pedagang bakso yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso Indonesia (Papmiso) memuji kinerja Presiden Joko Widodo dalam menjaga harga daging. Namun, mereka mendesak pemerintah mempermudah proses sertifikasi halal.

Hal itu disampaikan di sela acara pemecahan rekor Muri makan bakso gratis sebanyak 30 ribu porsi bertajuk "Gebyar Bakso Merah Putih Indonesia Bersatu" di Lapangan Deltamas, Kabupaten Bekasi, Minggu (3/3).

Ketua Pelaksana acara sekaligus Sekjen Papmiso, Bambang Haryanto menyampaikan bahwa anggota Papmiso di seluruh Indonesia sebanyak dua juta orang. Sedangkan di Jawa Barat, ada 50 ribu orang. Adapun acara Gebyar Bakso digelar sebagai upaya mempromosikan bakso sebagai kuliner khas indonesia.

Ia mengklaim para pedagang bakso tidak dipusingkan dengan lonjakan harga bahan baku utama, seperti daging sapi maupun sayuran. "Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah yanh menjaga harga sapi sebagai bahan utama membuat baso. Tidak ada gejolak harga di pasar" kata Bambang.

"Mau menjelang lebaran atau hari raya besar apapun tidak ada kenaikan (komoditas daging sapi). Aman," sambungnya.

Namun, dalam kesempatan itu, Ia meminta Joko Widodo segera mengesahkan jaminan produk halal untuk mempermudah proses sertifikasi bagi para pedagang. Pasalnya, label halal ini dibutuhkan untuk melawan hoaks bahan baku yang kerap menyerang pedagang.

"Pelaku usaha kecil kesulitan biaya untuk mengurus sertifikasi halal ke MUI. Kami ingin mengurus sertifikasi bisa murah dan mudah. Label halal sangat penting. Biar enggak ada hoaks bakso, (soalnya) setiap isu dihembuskan, omzet 50 persen turun," jelasnya.

Dalam sambutannya, Joko Widodo menegaskan bahwa harga sejumlah komoditas stabil. Ia meminta masyarakat untuk tidak mempercayai ada pihak yang menyatakan banyak harga komoditas naik.

"Pedagang bakso, mi pasti tahu. Empat tahun lebaran harga stabil. Jangan dibalik-balik jadi naik, harga mana yang naik?" ucap Joko Widodo.

Uasi acara, Joko Widodo menjelaskan bahwa sertifikasi produk halal sangat penting dan dibutuhkan. Ia mengakui bahwa hal ini banyak diminta para pedagang kecil.

Namun, kebijakan ini masih diproses. Semua pembahasan harus detail mengingat jumlah pedagang kecil sangat banyak hingga pelosok daerah. Ia tidak mau jika buru-buru diterbitkan, justru ada masalah dalam pelaksanaannya.

"Contoh pedagang bakso, mi dan pedagang gerobak kecil, semuanya mereka minta sertifikasi halal. Nanti setelah terbit, UMKM kecil ini tidak dipungut apa-apa. Cek, beri (sertifikat halal), cek beri (sertifikat halal)," ujarnya.

"Masih dalam proses, menyangkut usaha mikro, kecil, pengusaha rumah tangga, banyak sekali, usaha di kampung-kampung, di desa-desa banyak sekali. Jangan sampai setelah lolos nanti ada masalah di lapangan. Perlu detail," sambungnya.

Apalagi, mantan wali kota Solo itu pun menginginkan proses pemberian sertifikat halal tidak memakan waktu. "(Ideal waktu proses sertifikat) Sehari. Ya kita mintanya itu. Masa urusan izin sekarang mesti berminggu-minggu, berbulan-bulan. Apaan itu?" tanyanya.

Disinggung mengenai mengenalkan KIP kepada masyarakat di tengah acara, Jokowi memberi penjelasan bahwa masyarakat, khususnya para orang tua harus tahu agar memiliki keinginan kuat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, KIP untuk kuliah ini tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat.

"Ada sebuah harapan agar SDM (sumber daya manusia) kita ke depan akan semakin baik, kita memiliki semakin banyak SDM premium, sehingga bisa bersaing, berkompetisi dengan negara lain," jelasnya.

"Ini kan baru, nanti disiapkan untuk tahun 2020," pungkasnya.

Baca juga:
Jokowi Janji Sahkan PP Jaminan Produk Halal Agar UMKM Urus Sertifikasi Gratis
Jokowi Harap Sertifikasi Halal Pedagang Bakso Cs Bisa Gratis
Kamboja Bakal Tiru Indonesia Kembangkan Produk Halal
Menag: PP Produk Halal Tinggal Tunggu Diteken Jokowi
Aturan Jaminan Produk Halal Tinggal Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi
Pemerintah Masih Menggodok Rancangan Aturan Jaminan Produk Halal

(mdk/did)