Curiga Besar Demokrat Atas Kasus Jiwasraya hingga Bawa-bawa Istana

PERISTIWA | 22 Januari 2020 06:30 Reporter : Syifa Hanifah

Merdeka.com - Kasus Jiwasraya memasuki babak baru. Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi, yang menyebabkan perusahaan pelat merah tersebut tidak mampu membayar polis nasabah.

Walau tersangka sudah ditetapkan, masih ada beberapa pihak yang merasa tidak puas, contohnya Partai Demokrat. Bahkan Demokrat kukuh mendorong dibentuknya Pansus Jiwasraya di DPR.

Demokrat tak setuju apabila dugaan skandal penyelewengan dana asuransi Jiwasraya hanya dibentuk Panja di tingkat komisi DPR. Sayangnya harapan Demokrat kandas, pada Selasa (21/1) Komisi XI DPR resmi membentuk panitia kerja (Panja).

Perlu diketahui, awalnya Fraksi-Fraksi di DPR berniat membentuk Pansus Jiwasraya. Namun, usai Jokowi menggelar pertemuan dengan para elite parpol koalisi, Fraksi-Fraksi partai di DPR keesokan harinya berubah sikap tak lagi mau membentuk Pansus, tapi Panja tingkat komisi.

Demokrat pun melemparkan sejumlah dugaan atas kasus Jiwasraya sampai menyebut Istana. Berikut ulasannya:

1 dari 6 halaman

Demokrat Sebut Ada Upaya Kasus Jiwasraya Hanya Jerat Orang Tertentu

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman menuding ada upaya menutup-nutupi kasus Jiwasraya. Benny melihat ada tanda kasus Jiwasraya ini hanya menjerat orang tertentu saja.

"Saya sudah membaca laporan Kejaksaan Agung itu ada tanda-tanda. Kami menengarai adanya upaya sistematik untuk melokalisir kasus ini dengan hanya menjerat orang-orang tertentu saja," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).

2 dari 6 halaman

Jangan Hanya Ditangani Kejagung

Benny melanjutkan penegakan hukum Jiwasraya tidak akan efektif jika hanya ditangani oleh kejaksaan. Sebab, salah satu terduga pelaku merupakan mantan orang Kantor Staf Kepresidenan, yaitu bekas Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo.

"Kalau hanya ditangani kejaksaan tentu tidak efektif karena kejaksaan di bawah presiden. Kasus Jiwasraya ini kalau kita melihat orang-orangnya pernah ada yang diangkat menjadi orang penting di lingkaran Istana," kata Benny.

Meski begitu, dia enggan mengungkapkan apa saja indikasi keterlibatan Istana. Karenanya, Demokrat akan mendorong Pansus angket agar penanganan kasus Jiwasraya lebih komprehensif. Demokrat akan melobi fraksi lain.

"Bukan untuk menjatuhkan presiden. Bukan untuk menjatuhkan pemerintah tapi kita mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata Benny.

3 dari 6 halaman

Demokrat Duga Kasus Jiwasraya Melibatkan Orang Dekat Kekuasaan

Sementara itu, Wasekjen Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan kasus Jiwasraya berskala besar dan berpotensi terjadi kerugian negara yang besar mencapai Rp 13,7 triliun dan diduga terjadi penipuan terorganisir.

"Diduga terjadinya penipuan (fraud) terorganisir; dan apalagi diduga melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan," Didi kepada merdeka.com, Minggu (19/1).

4 dari 6 halaman

Tersangka Jiwasraya Pernah di KSP

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengatakan salah satu tersangka kasus korupsi Jiwasraya, Harry Prasetyo pernah bekerja sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

"Kalau follow the people, follow the man. Maka apakah Harry Prasetyo ini yang pernah menjadi Tenaga Ahli utama KSP. Itu kan. Nah ini follow the people ini. Jadi, kalau si Harry Prasetyo tadi pernah menjadi direktur keuangan 2008-2018, kemudian Pak Jaksa Agung yang dia jadi Tenaga Ahli Utama di KSP itu tahun berapa?" kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1).

Benny pun curiga, Jiwasraya ini ada kaitannya dengan Pemilu 2019. Sebab, dia yakin korupsi besar tersebut terjadi menjelang Pemilu 2019.

"Jangan jangan follow the money follow the people tadi ada hubungannya dengan pemilihan umum 2019 yang lalu. Kan gitu Pak. Ya aku gak tahu itulah. Tapi ini kan ada konsistensi Pak, ada kasus Jiwasraya ini main begitu canggih begitu halus, dari Istana dikendalikan, kan gitu, kalau betul Istana," kata Benny.

"Makanya saya ingin tahu. Apa betul, kok lama-lama istana ini jadi bungkam maling maling ini, gimana. Ini harus dibuka. Harus dibuka. Tapi kan saya enggak tahu. Betul enggak. Jangan jangan Prasetyo yang lain, makanya saya tanya. Apa betul yang dimaksudkan ini," tutup dia.

5 dari 6 halaman

Reaksi Istana

Partai Demokrat mengaitkan posisi tersangka kasus Jiwasraya, Harry Prasetyo dengan jabatannya di Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Tenaga Ahli Utama KSP Kedeputian Komunikasi Politik, Donny Gahral menjawab tuduhan tersebut. Dia melihat, apa yang menjadi kesimpulan Demokrat sangat aneh.

"Persoalan Jiwasraya tidak bisa serta merta disebut korupsi, apalagi dikaitkan Pemilu 2019, unsur pidana masih diselidiki aparat penegak hukum. Kita tidak bisa serta merta mengaitkan Jiwasraya dengan pemilu. Itu kesimpulan yang absurd dan kebablasan," jelas Donny saat dihubungi merdeka.com, Senin (20/1).

Donny juga menegaskan, Istana sama sekali tidak mengendalikan apa-apa dalam kasus Jiwasraya. Dia justru mendukung proses hukum ditegakkan.

"Harry Prasetyo masuk KSP setelah beliau selesai di Jiwasraya dan di periode kedua ini tidak lagi bergabung di KSP," tegas Donny.

6 dari 6 halaman

Demokrat Pertimbangkan Pakai Hak Angket

Dalam menangani kasus Jiwasraya, Partai Demokrat ngotot menginginkan dibentuk pansus. Namun Komisi XI memutuskan untuk membentuk panitia kerja (Panja). Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan, Demokrat mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi atau hak angket terhadap pemerintah untuk kasus Jiwasraya.

Syarief menyebut, Demokrat kalah kekuatan politik di DPR karena koalisi pendukung Presiden Joko Widodo lebih besar. Karena itu, Fraksi Demokrat mempertimbangkan hak interpelasi atau hak angket.

"Tetapi kalau mereka tetap jalan ya lihat saja, mungkin dalam perjalanan bila perlu kita bikin hak interpelasi atau angket," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

Syarief menilai, Panja tidak memiliki kekuatan untuk membawa kasus ini lebih tinggi. Sedangkan, untuk pansus terdapat konsekuensi hukum jika pihak yang dipanggil menolak dihadirkan ke DPR. (mdk/dan)

Baca juga:
Ombudsman Bentuk Tim Investigasi Kasus Jiwasraya dan Asabri
Demokrat Duga Kasus Jiwasraya Libatkan Orang Dekat Kekuasaan, Ini Kata PDIP
Kasus Jiwasraya, Demokrat Pertimbangkan Pakai Hak Angket
Lewat Panja Industri Jasa Keuangan, Kasus Jiwasraya Selesai Akhir Tahun Ini
Ketua Komisi XI DPR RI Bicara Terkait Pembentukan Panja Jiwasraya
PPATK Selidiki Aliran Dana di Jiwasraya dan Asabri

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.