Dalam RKUHP, Kumpul Kebo Bisa Dipidana Atas Persetujuan Keluarga Inti

PERISTIWA | 20 September 2019 18:54 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna H Laoly menjelaskan mengenai pasal kohabitasi atau kumpul kebo dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut Yasonna, pasal itu digunakan dengan catatan diadukan oleh keluarga inti.

Keluarga inti yang dimaksud ialah suami atau istri, anak, dan juga orangtua. Namun tidak menutup kemungkinan diadukan oleh pihak lain, seperti kepala desa.

"Sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari suami atau istri, anak, atau orangtua," jelas Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (20/9).

Di samping itu, jelas Yasonna, pengaduannya juga bisa ditarik.

Bunyi Pasal

Pasal kohabitasi lengkapnya berbunyi: (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Reporter: Yopi M

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Pasal Perzinahan RKUHP, Pemerintah Minta Pengaduan Tak Disertai Gugatan Perceraian
Pasal-Pasal Kontroversi di RKUHP yang Jadi Sorotan publik
RKUHP Disepakati, Anak Bisa Laporkan Orang Tuanya yang Berzina
Brunei Darussalam Berlakukan Hukuman Mati Bagi Penyuka Sesama Jenis
Pasal perzinaan di RKUHP disepakati, pelapor dugaan pidana dibatasi
Di RKUHP, tindakan zina bisa diproses jika pelapor anggota keluarga

(mdk/eko)