Datangi Komnas HAM, Guru Besar Minta Komisioner Berani Jemput Paksa Firli Bahuri Cs

Datangi Komnas HAM, Guru Besar Minta Komisioner Berani Jemput Paksa Firli Bahuri Cs
firli bahuri cs dilantik jadi pimpinan KPK. ©2019 Merdeka.com/intan umbari
PERISTIWA | 14 Juni 2021 15:22 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Sejumlah guru besar antikorupsi menyebut Komisi Nasional Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) memiliki hak untuk menjemput paksa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri cs untuk diperiksa. Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sejumlah guru besar baru saja menyambangi Komnas HAM dan memberikan dukungan menyelesaikan polemik TWK.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, para guru besar tersebut menilai pemeriksaan Komnas HAM terhadap para pimpinan KPK untuk menyelesaikan dugaan adanya pelanggaran HAM ini. Diketahui pimpinan KPK mangkir pada pemeriksaan Selasa 8 Juni 2021 lalu.

"Jadi tadi itu Prof Susi dari UNPAD bahkan, memberikan dorongan kepada Komnas HAM, saya paham kata beliau memang Komnas HAM kalau misalnya para pihak yang dimintai keterangan dan juga tidak bersedia hadir sebenarnya ada upaya paksa melalui pengadilan yang bisa dilakukan," ujar Bivitri Susanti di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/6).

Menurut Bivitri, para guru besar meminta Komnas HAM tak ragu dalam melakukan upaya paksa terhadap Firli Cs untuk diperiksa.

Bahkan, menurut Bivitri, para guru besar memberikan saran dan masukan kepada Komnas HAM soal pemeriksaan Firli untuk kemudian bisa dijadikan dasar rekomendasi bagi Komnas HAM untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK.

"Tadi Prof Susi memberikan agak detail soal apa yang bisa dilakukan kalau misalnya ada pihak-pihak tidak bersedia hadir. Sehingga kalau diperlukan bisa dilakukan (jemput paksa) gitu. Jadi tidak ada keraguan," kata dia.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan masih menunggu pimpinan KPK hadir pada pemanggilan kedua yang diagendakan pada Selasa, 15 Juni 2021 besok. Komnas HAM juga mengagendakan pemeriksaan beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TWK tersebut.

"Besok masih ada panggilan kedua bagi KPK, besok juga ada beberapa pihak yang akan dipanggil kembali untuk memperdalam," kata Anam.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com (mdk/rhm)

Baca juga:
Novel Yakin TWK Jadi Cara Pamungkas Menghabisi Semangat Pemberantasan Korupsi di KPK
Novel Pernah Minta Hasil TWK Tapi Tak Diberi: Makin Tampak Ada Niat Tak Baik
Fahri Hamzah Minta Polemik TWK KPK Diakhiri: Negara Harus Terkonsolidasi
ICW Sentil Nurul Ghufron Soal Panggilan Komnas HAM: Terlalu Berbelit-belit
Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi Alih Status Pegawai KPK
Ombudsman Minta MenPAN-RB Penuhi Panggilan untuk Jelaskan Soal TWK Pegawai KPK

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami