Debitur Melenggang, Terpidana Korupsi Rp117,5 Miliar Diringkus di Bekasi

PERISTIWA | 7 September 2019 03:37 Reporter : Yan Muhardiansyah

Merdeka.com - Salah seorang terpidana perkara korupsi pencairan kredit yang merugikan negara Rp117,5 miliar di Bank BNI 46 Cabang Pemuda Medan, M Samsul Hadi, diringkus jaksa di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (6/9). Nasibnya berbeda dengan Boy Hermansyah, debitur yang diuntungkan dalam kasus itu, namun tidak diadili.

Samsul masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2015. Dia diringkus tim gabungan dari Intelijen Kejati Sumut bersama dengan Pidsus Kejari Medan dan Kejari Bekasi.

"Dia diringkus sekitar pukul 10.00 WIB di kediamannya di Perumahan Pejuang Jaya Blok G, Bekasi," kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Sumanggar Siagian.

Pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Samsul dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi 6 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selama menjadi buronan, kata Sumanggar, Samsul selalu berpindah tempat. Namun dia ternyata ditemukan di rumahnya di Bekasi.

Sumanggar memaparkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Kejari Bekasi untuk memproses Samsul. "Terpidana akan kita titipkan di Lapas Kelas I Bekasi," tutup Sumanggar.

Dalam perkara kredit bermasalah di Bank BNI 46 Cabang Pemuda Medan pada 2010, yang merugikan negara Rp117,5 miliar, Samsul merupakan Pimpinan Rekanan dan Kantor Jasa Penilaian Publik.

Dia bersama tiga pegawai BNI 46 yakni Radiyasto (pimpinan Sentra Kredit Menengah BNI Cabang Pemuda Medan), Darul Azli (pimpinan Kelompok Pemasaran Bisnis BNI Cabang Pemuda Medan), dan Titin Indriani (Relationship BNI SKM Medan), telah dinyatakan bersalah dalam perkara itu. Putusannya pun telah berkekuatan hukum tetap. Saat putusan akan dieksekusi, Darul ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di Kompleks Perumahan Unimed, Jalan Pelajar Ujung, Medan, Rabu (20/4/2016).

Samsul beserta Radiyasto, Darul dan Titin dinyatakan bersalah merugikan keuangan negara Rp117,5 miliar dan menguntungkan orang lain, dalam hal ini Boy Hermansyah. Perbuatan itu dilakukan melalui analisa kredit yang dijalankan tidak sesuai prosedur.

Perkara ini terkait pengajuan kredit sebesar Rp133 miliar untuk modal kerja dan investasi kebun kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit atas nama Boy Hermansyah selaku direktur utama PT Bahari Dwi Kencana Lestari (BDKL) memberikan jaminan sertifikat HGU 102 tertanggal 18 Agustus 2005 yang ternyata belum menjadi miliknya. Bahkan jaminan itu masih diagunkan di bank dan dalam posisi kredit macet.

Boy Hermansyah sejak awal ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat jadi buronan sebelum ditangkap di Cengkareng, Januari 2015, sekitar sebulan setelah putusan MA untuk Titin dan Darul.

Namun hingga 2018, Boy tak kunjung disidangkan. Dia bahkan sempat dibantarkan di rumah sakit.

Lama tak terdengar kabar kasusnya, tiba-tiba ada kelompok yang memohonkan praperadilan pada 21 Juni 2018. Mereka mempersoalkan kenapa Boy tak kunjung disidangkan.

Seiringan dengan sidang praperadilan, Kejari Medan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap Boy Hermansyah pada 13 Juli 2018. Dia pun melenggang bebas.

Baca juga:
Ekspresi Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria Usai Jalani Pemeriksaan KPK
KPK Titipkan Penahanan Bupati Bengkayang di Polres Jakpus
Wajah Penyuap Direktur Utama PTPN III di KPK
Reaksi Wajah Bupati Bengkayang Resmi Ditahan KPK
Ekspresi Dirut PTPN III Saat Ditahan KPK
Kronologi Tangkap Tangan Bupati Bengkayang & Pihak Swasta Terkait Kasus Suap

(mdk/cob)

TOPIK TERKAIT