Denda bagi pelaku pidana ringan dianggap ketinggalan zaman

PERISTIWA | 28 Maret 2012 13:56 Reporter : Baiquni

Merdeka.com - Perkumpulan Masyarakat Pembaruan Peradilan Pidana (PMP3) menilai bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP menjadi UU [Pasal I] tidak sesuai dengan kondisi saat ini. DalamĀ  pasal tersebut, ketentuan nilai pidana masih menggunakan nominal lama, yaitu Rp 250. Sehingga Pemohon menilai peraturan tersebut perlu diujimaterikan.

"Para Pemohon menyatakan bahwa angka yang layak untuk menetapkan harga barang menggantikan Rp 250 adalah Rp 2,5 juta," ujar salah satu Kuasa Hukum Pemohon, Wahyudi Djafar, membacakan permohonan dalam sidang pemeriksaan awal di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat No 6, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).

Wahyudi pun menyebut bahwa permohonan ini setara dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi, Wahyudi menganggap bahwa Perma tersebut tidak memiliki daya ikat yang kuat. "Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Perma, namun daya ikatnya tidak sekuat Perppu yang urutannya setingkat dengan UU," katanya.

Sidang pemeriksaan awal ini dipimpin oleh Hakim Mahkamah, Maria Farida. Sedangkan Achmad Fadlil Sumadi dan Mohammad Alim bertindak sebagai Anggota. Dalam sidang ini, Maria sempat mengatakan bahwa seharusnya permohonan yang diajukan adalah UU, bukan Perppu. "Seharusnya Anda mengajukan UU-nya, bukan Perppu-nya. Ini karena Perppu termasuk bagian dari UU yang Anda maksudkan," ujar Maria.

Selain itu, Maria juga mengingatkan kepada Pemohon bahwa permohonannya bukan tergolong dalam permasalahan konstitusional. "Permohonan Anda tidak tergolong judicial review, tetapi tergolong legislative review," ujar Maria mengingatkan.

(mdk/war)

TOPIK TERKAIT