Didakwa Pasal Perlindungan Anak, Perwira Polda Sulsel Cabuli Anak SMP Ajukan Eksepsi

Didakwa Pasal Perlindungan Anak, Perwira Polda Sulsel Cabuli Anak SMP Ajukan Eksepsi
ilustrasi pengadilan. ©2014 Merdeka.com
NEWS | 25 Mei 2022 17:05 Reporter : Ihwan Fajar

Merdeka.com - Kasus kasus pencabulan seorang perwira Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel), Ajun Komisaris Besar Mustari terhadap pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) inisial IS (13) kini telah memasuki meja hijau. Mustari didakwa jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Gowa tentang perlindungan anak.

Kuasa hukum korban, Amiruddin mengatakan sidang Mustari di Pengadilan Negeri Sungguminasa merupakan yang kedua kalinya. Amiruddin mengaku kaget sidang yang digelar secara hybrid dan tertutup tersebut langsung masuk pembacaan eksepsi atau penolakan atas dakwaan JPU.

"Tadi sempat kaget, karena agenda sidang masuk pembacaan eksepsi. Padahal sidang perdana sebelumnya ditunda," ujarnya kepada wartawan di PN Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Rabu (25/5).

Ia mengaku setidaknya ada dua lembar eksepsi yang dibacakan Mustari saat sidang. Ia menyebut isi eksepsi tersebut keberataan Mustari tentang dakwaan JPU.

Amiruddin dalam sidang tersebut, JPU juga melakukan perubahan materi dakwaan. Ia mengaku ada penambahan dalam materi dakwaan.

"Dakwaannya tidak lari dari BAP (berita acara pemeriksaan). Malah tadi JPU menyampaikan ada penambahan terkait materi dakwaan," tutur dia.

Amiruddin mengungkapkan Mustari didakwa Pasal 81 ayat 1 atau 2 Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sementara terkait belum adanya keputusan Mabes Polri untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) meski sudah ada rekomendasi sidang kode etik Polda Sulsel, Amiruddin tak mempermasalahkan. Ia mengaku Mustari hanya tinggal menunggu waktu mendapatkan sanksi PTDH dari Mabes Polri.

"Kan kalau PTDH-nya hanya tinggal menunggu waktu saja. Biasanya itu keluar setelah ada putusan dari pengadilan," ucapnya.

Sebelumnya, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel menjatuhkan dua sanksi kepada Mustari. Sanksi paling berat didapatkan adalah PTDH atau pemecatan.

Ketua Majelis Sidang Kode Etik Polda Sulsel Komisaris Besar Ai Afriandi menjelaskan pihaknya sudah menggelar sidang kasus pelanggaran etik. Ai menjelaskan pihaknya menjatuhkan dua sanksi yakni sanksi tidak administratif dan administratif.

"Menjatuhkan sanksi yang sifatnya tidak administratif yakni berupa pelanggaran dinyatakan sebagai pelanggaran tercela," ujarnya kepada wartawan di Mapolda Sulsel, Jumat (11/3).

Sementara terkait sanksi administratif, Ai mengaku Mustari direkomendasikan mendapatkan sanksi PTDH atau pemecatan. "Kedua sanksi yang sifatnya administratif berupa direkomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH dari institusi Kepolisian RI," ungkapnya. (mdk/cob)

Baca juga:
Prajurit TNI di Tarakan Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur
VIDEO: Guru Ngaji Bejat, Cabuli Dua Kakek-Kakek Ngaku Dapat Wangsit
Bejat, Paman Tega Cabuli Ponakan yang Masih Bocah Selama Tiga Tahun
Modus Dapat Wangsit, Seorang Pria di Garut Cabuli Dua Kakek
LBH Ungkap Kejanggalan Penghentian Kasus Dugaan Ayah Cabuli 3 Anak di Luwu Timur

TOPIK TERKAIT

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami