Diduga Lakukan 10 Pelanggaran, Paslon Petahana PALI Dilaporkan ke Bawaslu

Diduga Lakukan 10 Pelanggaran, Paslon Petahana PALI Dilaporkan ke Bawaslu
PERISTIWA | 17 Oktober 2020 01:04 Reporter : Irwanto

Merdeka.com - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, Heri Amalindo-Soemarjono (HERO) dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan sepuluh pelanggaran. Paslon petahana

Pelaporan disampaikan kuasa hukum paslon nomor urut 01 Devi Harianto-Darmadi Suhaimi, Riasan Sahri, ke Bawaslu PALI, Kamis (15/10). Mereka menilai pasangan petahana nomor urur 02 itu melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Kami laporkan dengan tuduhan sepuluh pelanggaran yang kami anggap TSM," ungkap Riasan, Jumat (16/10).

Ke sepuluh pelanggaran itu diawali dengan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang perpanjangan beasiswa bagi 59 mahasiswa yang dilakukan Heri Amalindo sebelum cuti pada 5 Oktober 2010. Pada saat itu, Heri Amalindo sudah ditetapkan sebagai calon bupat.

"Itu dilakukan sehari sebelum cuti mulai 6 Oktober 2020. Kami anggap perbup itu menguntungkan calon petahana," ujarnya.

Kemudian, paslon petahana dan tim memasang poster atau tulisan berisi ucapan terima kasih kepada Heri Amalindo yang sudah membedah rumah warga dan menyatakan dukungan untuk memenangkannya periode kedua.

"Padahal program itu dari pemerintah pusat, bukan Pemkab PALI. Jelas sekali program ini dimanfaatkan petahana agar seolah-olah program itu bantuan paslon 02," kata dia.

Selanjutnya ditemukan foto kepala desa baik definitif maupun persiapan berpose dengan menunjukkan nomor urur 02. Pihaknya menemukan barang bukti termasuk di media sosial.

"Pelanggaran keempat, paslon 02 melibatkan berpose melambangkan nomor urut 02. Ada juga kampanye terselubung yang melibatkan Kadis Pendidikan pada 3 dan 4 Oktober 2020 dan mengundang pelajar SMA dan SMK. Itu acara Disdik tapi juga mengundang cawabup 02 yang tidak ada hubungan sama sekali," kata dia.

Ada juga pemberian bantuan dampak Covid-19 dengan foto Heri Amalindo sebelum ditetapkan cabup. Begitu juga pembagian sembako bagi penerima PKH di Desa Pengabuan oleh Heri Amalindo pada 12 Oktober 2020 atau sudah memasuki masa kampanye.

"Kami juga temukan pelanggaran paslon 02 selalu membagikan saweran (uang) ke warga setiap acara. Terbaru di Desa Gunung Menang pada 12 Oktober 2020, kami ada videonya," ujarnya.

Dugaan pelanggaran berikutnya adalah kebijakan OPD mengirimkan data baru mahasiswa yang menerima kurang mampu untuk diberikan bantuan. Dan terakhir melibatkan organisasi yang dibiayai APBD mendukung paslon 02.

"Semuanya sudah kami serahkan ke Bawaslu. Wewenang sepenuhnya ada di mereka," terangnya.

Anggota Bawaslu PALI Divisi Pengawasan Antar Lembaga Iwan Dedi menyebutkan, pihaknya tengah memproses laporan dan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Dirinya belum berandai-andai pelanggaran apa yang dilakukan, administrasi atau pidana, atau justru tidak terbukti melanggar.

"Besok kemungkinannya sudah ada putusan, nanti kita sampaikan," ujarnya.

Baca Selanjutnya: Tak Cukup Bukti...

Halaman

(mdk/fik)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami