Dinonaktifkan 75 Pegawai KPK Dinilai Upaya Firli Mengeliminasi Penyidik Berintegritas

Dinonaktifkan 75 Pegawai KPK Dinilai Upaya Firli Mengeliminasi Penyidik Berintegritas
KPK Umumkan 75 Pegawai Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan. ©2021 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah
PERISTIWA | 12 Mei 2021 18:38 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menonaktifkan 75 pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Termasuk didalamnya ada penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritisi tidak lolosnya 75 pegawai tersebut karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). ICW menilai TWK merupakan bagian dari rangkaian pelemahan KPK.

"Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang TWK merupakan bagian dari rangkaian pelemahan yang berasal dari internal KPK. Sebelumnya, upaya pelemahan KPK dan demokrasi Indonesia telah dimulai sejak disahkannya UU 19/2019," kata Peneliti ICW Egi Primayogha lewat keterangannya, Rabu (12/5).

ICW, kata Egi, mencatat setidaknya dua hal penting yang harus diperhatikan terkait TWK KPK. Pertama, tes ini adalah upaya untuk mengeliminasi penyelidik, penyidik, dan staf KPK yang memiliki integritas melawan korupsi tanpa pandang bulu siapapun pelaku korupsinya.

"Rencana pemecatan penyelidik dan penyidik itu juga terjadi di saat KPK sedang menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik pendukung pemerintah, misalnya suap pengadaan paket bansos sembako di Kementerian Sosial, suap ekspor benih lobster, korupsi KTP-Elektronik, dan lain lain," tuturnya.

Kedua, lanjut dia, terkait substansi TWK yang memuat pertanyaan-pertanyaan tidak relevan dengan praktik kerja KPK. Dia bilang, menurut penuturan staf KPK yang mengikuti tes, dalam soal tes tersebut terdapat unsur sexist, diskriminatif dan intervensi dalam kehidupan personal.

"Hal ini mengonfirmasi dugaan bahwa persoalan kompetensi, integritas dan anti-korupsi bukan menjadi prioritas pada pengujian tersebut," ucap Egi.

Menurutnya, kisruh dan kegaduhan atas pemecatan 75 pegawai KPK tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Firli Bahuri. Kata Egi, terdapat sederet persoalan serius yang juga terjadi pada era kepemimpinannya.

Mulai dari keengganan meringkus Harun Masiku, pencurian barang bukti emas oleh pegawai KPK serta suap dan gratifikasi yang diterima oleh penyidik KPK dalam penyelidikan perkara Walikota Tanjung Balai.

"Dan terakhir, munculnya video yang menunjukkan pertemuan antara Firli Bahuri dengan salah satu Komisaris PT Pelindo, yang kasusnya sedang ditangani oleh KPK," ucapnya.

"Selain itu, kondisinya kian suram tatkala Firli sendiri selaku pegawai maupun Ketua KPK telah dua kali melanggar kode etik, baik karena bertemu dengan kepala daerah NTB maupun menggunakan moda transportasi mewah seperti helikopter," tandasnya. (mdk/gil)

Baca juga:
Johan Budi Pertanyakan Nasib 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan
KPK Panggil Saksi Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Timika
ICW Desak Jokowi Segera Bersikap Terkait Penonaktifan Novel Baswedan dkk
Johan Budi Nilai Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Seharusnya Tak Berdampak Pemecatan
Dinonaktifkan 75 Pegawai KPK Dinilai Upaya Firli Mengeliminasi Penyidik Berintegritas
Dewas Sebut Belum Ada yang Laporkan Firli Bahuri Soal Penonaktifan 75 Pegawai KPK

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami