Diperiksa KPK, Sekjen PDIP Ungkap Alasan Ingin Harun Masiku Jadi Anggota DPR

PERISTIWA | 24 Januari 2020 16:21 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto selesai diperiksa KPK sebagai saksi tersangka suap Saeful. Dalam pemeriksaan itu, Hasto menjelaskan kenapa PDIP ingin Harun Masiku jadi anggota DPR, menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

"Saya jelaskan seluruh aspek kronologisnya mengapa partai mengambil keputusan terkait dengan pemindahan suara almarhum Pak Nazaruddin Kiemas, (kepada Harun)," ujar Hasto usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).

Hasto menyebut, pengalihan suara milik caleg PDIP Nazaruddin Kiemas yang meninggal untuk Harun adalah kewenangan partainya. Menurut Hasto, Harun merupakan salah satu kader partai berlambang banteng yang memiliki rekam jejak baik.

"Mengapa saudara Harun, kami juga memberikan keterangan karena yang bersangkutan punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari ratu Inggris dan memiliki kompetensi dalam international economic law," kata Hasto.

1 dari 1 halaman

Hasto hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful Bahri. Selain Hasto, hari ini tim penyidik juga memeriksa Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dan Evi Novida Ginting, serta tiga staff DPP PDIP Gery, Riri, dan Kusnadi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Wahyu ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan suap penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

Tak hanya Wahyu Setiawan, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya dalam kasus tersebut. Yakni mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, mantan Caleg PDIP Harun Masiku, dan Saeful pihak swasta.

Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.

Wahyu diduga sudah menerima Rp600 juta dari permintaan Rp900 juta. Dari kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan pada Rabu, 8 Januari 2020 ini, tim penindakan KPK menyita uang Rp400 juta.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)

Baca juga:
Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Jokowi Ingatkan Menteri Hati-hati Bicara
Polri Klaim Telah Bentuk Tim Bantu KPK Buru Harun Masiku
Dugaan Konflik Kepentingan Menkum HAM dengan Harun Masiku, Ini Kata PDIP
Soal Pelaporan Yasonna, KPK Pilih Fokus Cari Harun Masiku
Politikus Demokrat Minta Menkum HAM Klarifikasi soal Harun Masiku
Bohong Soal Harun Masiku, Menkum HAM Yasonna Laoly Dilaporkan ke KPK

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.