Dirjen Dukcapil: NPWP akan Dihapus Digantikan NIK

Dirjen Dukcapil: NPWP akan Dihapus Digantikan NIK
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fahrullah. ©2020 Merdeka.com/Nur Habibie
NEWS | 6 Oktober 2021 08:31 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan Ditjen Pajak sepakat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dihilangkan. NPWP akan terintegrasi dan digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK," kata Zudan dalam keterangan pers, Rabu (6/10).

Dia menjelaskan optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga telah merambah cakupan sektor-sektor lainnya. Terdiri dari provider jaringan layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertanahan, kesehatan, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi.

"Data DPO juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil karena Polri rutin menggunakan hak akses data kependudukan melalui face recognition dan pencocokan biometrik untuk menangkap berbagai pelaku kejahatan seperti terorisme," bebernya.

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan peraturan tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik. Aturan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2021 berisi 13 pasal dan ditekan Presiden Jokowi pada 9 September lalu.

"Menimbang bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik guna melayani setiap warga negara dan penduduk, dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, perlu menerapkan kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik," bunyi perpres tersebut dikutip merdeka.com, Rabu (29/9). (mdk/bal)

Baca juga:
Pakar Hukum: Lebih Banyak Mudarat Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah
Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendagri Bentuk 57.243 Posko di Desa
Kemendagri Sambut Baik Transparansi KPU Buka Data Hasil Pemilu 2019
Kemendagri Integrasikan Data & Pemangku Kebijakan Kembangkan Aglomerasi Metropolitan
Kemendagri Catat Posko PPKM di Desa Mencapai 55.942
Komitmen Pemda Prioritaskan Anggaran Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami