Disebut Capim KPK Intervensi Kasus Korupsi Kader, Ini Penjelasan NasDem

Disebut Capim KPK Intervensi Kasus Korupsi Kader, Ini Penjelasan NasDem
PERISTIWA | 29 Agustus 2019 18:48 Reporter : Henny Rachma Sari

Merdeka.com - Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyebut ada intervensi dari Jaksa Agung HM Prasetyo saat ia menjabat sebagai Kajati Sulawesi Tengah. Ketika itu, Johanis tengah mengusut perkara mantan Gubernur Sulawesi Tengah Mayor Jenderal (Purn) Bandjela Paliudju. Yang juga kader Partai NasDem.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan ucapan Johanis tidak lengkap, tidak akurat, dan cenderung mengandung fitnah. Hal itu dengan beberapa pertimbangan.

"Hal ini menimbang fakta, Jaksa Agung HM Prasetyo baru dilantik pada 20 November 2014," kata Johnny dalam keterangannya, Kamis (29/8).

Kemudian, lanjutnya, Kejaksaan Tinggi Sulteng menetapkan Bandjela Paliudju sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dukungan perjalanan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, dan penunjang operasional gubernur, berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: 289/R.2/Fd.1/11/2014, tertanggal 6 November 2014.

"29 November 2014, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulteng memberhentikan sementara Bandjela Paliudju dari Jabatan Ketua Dewan Pembina Partai NasDem serta mencabut sementara status keanggotaannya," katanya.

Di samping itu, tanggal 2 Desember 2014, DPW Partai NasDem Sulteng memberhentikan Bandjela Paliudju sebagai anggota Partai NasDem.

"Kejaksaan Tinggi menahan Bandjela Paliudju pada 9 Desember 2014," tuturnya.

Selajutnya, kata Johnny, jaksa menuntut Bandjela Paliudju hukuman pidana sembilan (9) tahun penjara, denda Rp200 juta subsider enam (6) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 7,78 miliar subsider empat tahun penjara.

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu memutus bebas perkara tersebut. Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan kasasi dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Bandjela Paliudju divonis penjara tujuh (7) tahun enam (6) bulan, denda Rp200 juta subsider enam (6) bulan kurungan serta wajib membayar uang pengganti Rp7,78 miliar subsider tiga (3) tahun penjara."

Johnny menambahkan, Partai NasDem memiliki pandangan dan sikap antikorupsi. Partai NasDem mengusung antimahar dan antikorupsi sebagai sikap Partai. "Tanpa menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, apapun jabatannya, kader yang menjadi tersangka korupsi segera dipecat."

"Partai NasDem menugaskan bekerja secara penuh waktu bagi kader partai yang menjabat sebagai Menteri dalam Pemerintahan Jokowi. Hal itu termasuk tidak memperbolehkan semua Menteri dari Partai NasDem untuk maju sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2019."

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini (mdk/rhm)

Baca juga:
Capim KPK Ungkap Intervensi Jaksa Agung saat Usut Korupsi Kader NasDem
Capim KPK Ungkap Intervensi Jaksa Agung Hentikan Korupsi Kader NasDem
Panas Adem Manuver NasDem
Menanti Pendatang Baru Koalisi Jokowi
NasDem Minta Negara Hadir Tangani Isu SARA
Kandidat Calon Pimpinan DPR dari NasDem: Johnny G Plate, Ahmad Ali & Rachmat Gobel

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami