Ditjen Polpum Gelar Rakor Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Stabilitas Politik

PERISTIWA | 15 Juli 2019 15:49 Reporter : Syintia Samantha

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait Pemaparan Naskah Akademik Usul Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Stabilitas Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri. Acara tersebut digelar di Hotel Ambhara Jakarta, Senin (15/7/2019).

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengatakan terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat dengan daerah yang dirinci di dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 yaitu, urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Ditjen Polpum Gelar Rakor Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Stabilitas Politik ©2019 Merdeka.com

"Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis," ujar Soedarmo.

"Dalam pembahasan ini, Jabatan Fungsional Tertentu Analis Stabilitas Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri (JFT ASP-PDN) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi dalam rangka cegah dini, deteksi dini, lapor dini, dan penggalangan masyarakat terhadap kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jelas Soedarmo.

Ditjen Polpum Gelar Rakor Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Stabilitas Politik ©2019 Merdeka.com

Harapannya pada dalam rakor ini jabatan fungsional tersebut dapat dan mampu melakukan deteksi dini melalui kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan atau pencarian informasi. Mampu dan dapat menuangkan bahan-bahan keterangan atau informasi yang telah diperoleh ke dalam bentuk laporan informasi.

"Dan Mampu menyajikan laporan informasi secara cepat dan akurat kepada Kepala Daerah sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan," tutup Soedarmo. (mdk/hhw)

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.