Dosen dan Mahasiswa UNS Gelar Aksi Tolak Revisi UU KPK

PERISTIWA | 11 September 2019 17:01 Reporter : Arie Sunaryo

Merdeka.com - Penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir. Di Solo, Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (Pustapako) UNS, melakukan hal yang sama.

Pernyataan sikap dituangkan dalam spanduk bertuliskan 'Menolak Segala Bentuk Pelemahan KPK'. Spanduk tersebut kemudian ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa UNS, di Kampus setempat, Rabu (11/9).

Kepala Pustapako UNS, Khresna Bayu Sangka mengatakan, pihaknya melihat adanya upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang diinisiasi DPR tersebut.

"Untuk itu kami dari Pustapako dan civitas akademika UNS menyatakan akan berada di belakang KPK. Kami menolak upaya pelemahan KPK melalui rencana revisi UU KPK," ujarnya.

Upaya pelemahan KPK tersebut, dikatakan Khresna, terindikasi dari beberapa hal. Di antaranya, panitia seleksi calon pimpinan KPK yang meloloskan beberapa nama yang ditengarai mempunyai rekam jejak bermasalah, pelanggar etik dan tidak patuh pada LHKPN.

Ia menilai, jika revisi UU No 30 tentang KPK disetujui pemerintah untuk segera disahkan DPR dan Presiden, maka akan ada pasal yang justru meringankan hukuman. Bahkan memberi label korupsi sebatas kejahatan keuangan, bukan kriminal luar biasa.

"Jika tetap disahkan ini tidak dapat disebut revisi, tetapi revisi UU karena lebih ringan dari UU sebelumnya," tandasnya.

Lebih tegas ia menyampaikan, revisi UU KPK akan membunuh independensi KPK. Segala bentuk kewenangan KPK yang selama ini efektif untuk menjaring koruptor, dalam revisi UU telah mengamputasi peran KPK.

Dalam kesempatan sama, pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riwanto, mengemukakan, jika revisi UU KPK tersebut disahkan maka KPK bukan lagi menjadi lembaga penindakan tapi pencegahan dan menjadi mitra kepolisian serta kejaksaan.

"Jika pengesahan itu terjadi, maka KPK akan mubazir," tandasnya.

Agus menyebut ada hidden agenda dibalik inisiasi DPR mengajukan revisi UU KPK tersebut. Pasalnya revisi UU KPK tersebut tidak lazim dan sengaja dilontarkan saat publik lengah.

"Revisi UU KPK juga tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2019. Ada 55 RUU dalam Prolegnas tapi tidak ada satupun tentang UU Antikorupsi. Ini tidak lazim," katanya lagi.

Menurut dia, ada 10 kelemahan yang terjadi dalam tubuh KPK, jika revisi UU KPK disahkan. Dalam revisi UU yang diinisiasi DPR, nantinya di tubuh KPK akan ada dewan pengawas yang akan direkrut melalui seleksi publik. Padahal saat ini sudah ada pengawas internal dan penasehat KPK.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan serta penyadapan, KPK harus izin dulu ke dewan pengawas. Hal ini menurut Agus akan berbahaya karena mahkota KPK adalah di penyadapan.

"OTT (Operasi Tangkap Tangan) tidak akan terjadi. Sehingga KPK hanya akan menjadi LPMK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) atau semacam sat kereta. Kami berharap jika revisi UU KPK disetujui presiden, yang direvisi bukan terkait hal-hal yang melemahkan KPK," tegasnya.

(mdk/bal)