DPR Buka Opsi Pilkada Langsung Hanya di Kabupaten/Kota

PERISTIWA | 12 November 2019 15:15 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya berencana melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung secara komprehensif. Namun, dia mengingatkan, semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung adalah mengembalikan sistem pemilihan ke DPRD.

"Evaluasi itu baru akan kita memulai jadi jangan terburu-buru juga mengambil kesimpulan bahwa nanti hasilnya akan kembali ke DPRD atau langsung," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (12/11).

Saat ini, pimpinan Komisi II telah menerima opsi-opsi hasil kajian yang dilakukan komisinya. Opsi pertama adalah Pilkada langsung hanya di kabupaten atau kota saja, tidak pada tingkat provinsi.

"Kalau kita sebut provinsi itu bukan daerah otonom, mereka adalah pemerintahan kepanjangan pemerintahan pusat, harusnya tidak pemilihan langsung seperti kabupaten-kota," jelas politikus Golkar itu.

1 dari 1 halaman

Pilkada Langsung di Daerah Sudah Mampu

Opsi lainnya, Pilkada langsung hanya diterapkan di daerah daerah yang sudah dianggap mampu menjalankan Pilkada langsung. Dia menyebut akan ada opsi-opsi lain yang akan terus muncul saat pembahasan evaluasi Pilkada dimulai.

"Jadi banyak alternatif yang nanti kita akan tentukan setelah kami melakukan evaluasi," pungkas Doli.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendukung evaluasi pelaksanaan Pilkada pemilihan kepala daerah langsung.

"Ini kan Pilkada langsung sudah berjalan cukup lama, dan ya memang ada perlu banyak evaluasi, tapi jangan sampai juga ini kembali membuat kita balik ke belakang lagi," kata Puan.

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com (mdk/fik)