DPR: Hanya 100 dari 514 Daerah Rutin Perbarui Data Kemiskinan dalam 10 Tahun Terakhir

DPR: Hanya 100 dari 514 Daerah Rutin Perbarui Data Kemiskinan dalam 10 Tahun Terakhir
Tingginya angka kemiskinan di Jakarta. ©2020 Liputan6.com/Angga Yuniar
PERISTIWA | 5 Agustus 2020 21:31 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengungkapkan masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) akibat hanya 100 dari 514 total kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang rutin memperbarui data kemiskinan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Menurutnya, itu menjadi penyebab permasalahan terkendalanya penyaluran bantuan-bantuan saat Pandemi Covid-19 oleh pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah, terkhusus bansos.

"Ternyata mereka kaget, karena belum ada sebelumnya seperti ini (wabah Covid-19) di Indonesia. Maka yang paling krusial adalah data, dari pantauan kami hampir lebih dari 500 kabupaten/kota, hanya 100 kabupaten/kota yang melakukan update data kemiskinan dalam 10 tahun terakhir," katanya dalam diskusi virtual Ombudsman, Rabu (5/8).

Tidak rutinnya kabupaten/kota dalam memperbarui data, dia menjelaskan, turut berdampak pada penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Akibatnya banyak masyarakat yang mengeluhkan karena tidak mendapatkan bansos.

"Contohnya di Cianjur banyak masyarakat miskin tapi tidak mendapatkan. Kemudian di Serang dari hasil kunjungan kami ada PNS itu menerima bansos masih tercantum di penerima. Termasuk juga anggota DPRD ada yang menerima, ada polisi yang menerima," ujarnya.

Baca Selanjutnya: Oleh karena itu Yandri mengatakan...

Halaman

(mdk/fik)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami