DPR Minta Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Impor 27 Kontainer Tekstil

DPR Minta Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Impor 27 Kontainer Tekstil
Bea Cukai. ©2020 Merdeka.com
PERISTIWA | 29 Mei 2020 10:44 Reporter : Henny Rachma Sari

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan korupsi impor tekstil yang melibatkan pejabat Bea Cukai Batam periode 2018-2020.

"Siapapun yang terlibat mulai pejabat Bea dan Cukai di Batam sampai Kepala Bea Cukai pusat harus diusut dan diperiksa dalam kasus ini," kata Anggota Komisi III Arteria Dahlan, di Jakarta, Jumat (29/5).

Arteria mengatakan praktik penyalahgunaan wewenang sudah menjadi penyakit menahun dan seperti fenomena gunung es. "Ini merupakan penyakit menahun. Praktik ini sudah melembaga dan membudaya di tubuh Bea dan Cukai," katanya.

Ia menilai, kasus temuan 27 kontainer angkut barang tekstil di Tanjung Priok adalah sebagian kecil dari importasi gelap. Masih ada hal serupa yang terjadi di wilayah lain.

"Masih baru sektor usaha tekstil yang terbongkar. Tapi satu temuan ini saja bisa merugikan negara sekian triliun," ungkap Arteria.

Makanya, dia mendesak, agar penyidik tak segan-segan membongkar dugaan tindak pidana korupsi ini. Dewan mendukung penuh pengusutan kasus ini.

"Kalau perlu penyidikan diberikan hak imunitas untuk menghadapi oknum nakal yang berlindung dibawah kewenangan negara," tegas Arteria.

Senada, Masinton Pasaribu mengatakan apabila ada pejabat Bea Cukai yang terlibat, harus diberi sanksi tegas sesuai ketentuan. Hal ini agar Direktorat Bea dan Cukai dapat berbenah diri dan jauh dari praktik korupsi.

"Jadi ini bukan sekedar impor gelap. Bila ada pejabat yang diduga terlibat," tegas Masinton.

Apalagi, lanjut Masinton, skandal impor tekstil ini pernah terjadi di tahun sebelumnya. Di mana, tiga tahun silam, Bea Cukai sendiri pernah membongkar penyalahgunaan barang ekspor tekstil yang dilakukan oleh tiga perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat. Dia mendesak pengusaha-pengusaha yang bermain tekstil juga diperiksa. Bukan hanya pengusaha terkait kasus di Batam.

Diketahui, berdasarkan pemberitaan, kasus yang hampir sama pernah terbongkar tiga tahun lalu di wilayah Jawa Barat. Ada beberapa perusahaan yang terlibat dalam kasus impor tekstil di Jawa Barat ini. Tersangka pun telah ditetapkan.

Makanya, Masinton berpandangan, bila pola yang digunakan importir serupa maka penyidik bisa memeriksa perusahaan yang pernah terlibat kasus penyelundupan tekstil ini. Tujuannya, agar penyidik dapat mengetahui modus dan motif para pelaku.

"Kasus ini bisa dikembangkan ke kasus sebelumnya. Apalagi keterangan dan informasi dalam konteks penyidikan ini sangat perlukan. Supaya bisa terbongkar dan tidak terulang lagi," lanjut Masinton.

Masinton menyebut bahwa dirinya akan menanyakan perkembangan kasus ini kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin saat rapat kerja bersama Komisi III.

"Ada kasus besar lainnya juga akan saya tanyakan," imbuh Masinton.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono menuturkan, tak menutup kemungkinan, penyidik akan memeriksa pelaku usaha yang pernah terlibat dalam kasus impor tekstil. Pemeriksaan ini dilakukan sepanjang ada keterkaitan kasus sebelumnya dengan kasus yang sedang ditangani penyidik saat ini.

"Mungkin saja (pelaku usaha) kalau ada kaitannya akan diperiksa," kata Hari, saat dikonfirmasi, Kamis (28/5).

Saat ini, jelas Hari, penyidik terus mendalami kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di dalam tubuh Bea dan Cukai itu.

"Saat ini, tim Penyidik sedang evaluasi hasil tindakan yang sudah dilakukan guna rencanakan dan laksanakan tindakan berikutnya," beber Hari.

Lebih jauh Hari menjelaskan, hingga saat ini, tim penyidik belum ada satu tersangka pun yang ditetapkan oleh penyidik.

"Sementara masih penyidikan umum. Untuk tersangka belum ada," tambah Hari.

Kasus ini terbongkar dari penemuan 27 kontainer milik PT Flemings Indo Batam (FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PGP) di Pelabuhan Tanjung Priok, pada 2 Maret 2020. Saat diperiksa, Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok menemukan jumlah dan jenis barang dalam kontainer tidak sesuai dengan dokumen.

Dalam kasus ini, tujuh pejabat di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

"Penyidikan berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-22/F.2/Fd,2/04/2020 yang dikeluarkan pada Senin tanggal 27 April 2020 lalu," kata Hari beberapa waktu lalu. (mdk/rhm)

Baca juga:
Wahyu Setiawan Disebut Terima Rp500 Juta dari Gubernur Papua Barat
Mantan Dirut Perum Jasa Tirta Djoko Saputro Divonis 5 Tahun Penjara
KPK Limpahkan Kasus OTT Kemendikbud ke Polri
Rawan Dikorupsi, Pemerintah Disarankan Bentuk Tim Khusus Awasi Dana Covid-19
KPK Diminta Soroti Potensi Korupsi di Program Pemulihan Ekonomi Nasional
KPK Dinilai Sudah Cium Potensi Korupsi Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami