DPR Sebut Aturan Penyadapan KPK Harus Izin Dewan Pengawas Berlaku Desember

PERISTIWA | 16 Oktober 2019 17:15 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Inisiator revisi UU KPK Masinton Pasaribu, menyebut KPK belum perlu meminta izin dewan pengawas terkait penyadapan. Kendati, UU KPK baru otomatis berlaku pada Kamis, 17 Oktober 2019.

Masinton mengatakan, dalam Pasal 69D, selama dewan pengawas belum terbentuk, masih menggunakan ketentuan dalam UU yang lama. Sehingga izin penyadapan masih melalui pimpinan KPK.

"Terkait tugas dan kewenangan penyidik KPK dalam melakukan penyidikan dan penyadapan itu menggunakan UU lama, izin melalui komisioner," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/19).

Dalam Pasal 69A angka empat, pengangkatan pertama dewan pengawas bersamaan dengan pimpinan KPK periode 2019-2023. Yaitu pada bulan Desember 2019.

"Jadi nanti setelah dewan pengawas terbentuk Desember. Nanti baru kemudian mekanisme dan kewenangan penyadapan harus melalui izin dewan pengawas," kata Masinton.

Dia juga menyebut, UU KPK akan secara resmi berlaku pada besok. Meski tanpa tandatangan Presiden Joko Widodo, UU otomatis berlaku setelah 30 hari disahkan berdasarkan UU PPP.

"Besok mulai jam 00.00 UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan langsung berlaku," kata Masinton.

Baca juga:
Mahfud MD: Jokowi Dihadapkan Pilihan Dilematis Soal Perppu KPK
UU KPK Berlaku Besok, DPR Sebut Izin Penyadapan Masih Lewat Komisioner
Dilemahkan Lewat UU Baru, Ini Pembuktian KPK Korupsi Masih Masif di Indonesia
Besok UU KPK Diundangkan, Jokowi Cuma Senyum Saat Disinggung Perppu
DPR Sudah Kirim Perbaikan UU KPK Hasil Revisi ke Setneg

(mdk/ray)