DPR Serahkan Draf Final UU Cipta Kerja ke Istana: Prinsipnya Enggak Ada Masalah

DPR Serahkan Draf Final UU Cipta Kerja ke Istana: Prinsipnya Enggak Ada Masalah
PERISTIWA | 14 Oktober 2020 17:02 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Sekitar dua jam Sekjen DPR Indra Iskandar memberikan draf final UU Cipta Kerja di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Draf tersebut diterima Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Lydia Silvanna Djaman.

"Kami sudah menyampaikan berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR RUU tersebut sudah kami serahkan kepada Sekretariat negara dan sudah diterima dengan baik. Diwakilkan oleh ibu deputi perundang-undangan. Saya kira itu ya," kata Indra usai memberikan draf di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (14/10).

Dia mengatakan, selama dua jam dirinya bersama pihak istana memastikan isi dari draf tersebut. "Jadi prinsipnya enggak ada masalah," ungkap Indra.

Sebelumnya diketahui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan pemerintah akan langsung membahas peraturan turunan setelah draf UU Cipta Kerja diberikan dari DPR. Diketahui sebelumnya DPR yang diwakili Sekjen DPR Indra Iskandar sudah memberi UU tersebut pada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Saya kira langsung membahas peraturan turunannya karena ini kan sudah disahkan DPR dan akan berlaku jadi UU. Artinya sekarang pemerintah akan bekerja untuk menyusun peraturan turunan yang memang akan menjelaskan secara lebih detil apa apa yang diatur di UU," kata Donny dalam pesan singkat, Rabu (14/10).

Dia mengatakan pembahasan akan dilakukan segera mungkin. Sebab Presiden Joko Widodo kata Donny meminta agar turunan tersebut rampung pada tiga bulan ke depan.

"Sesegera mungkin karena presiden kan bilang maksimal tiga bulan, jadi saya kira tim penyusun sudah mulai bekerja," ungkap Donny.

Donny juga mengatakan pemerintah mengharapkan masyarakat berpartisipasi dalam aturan turunan tersebut. Sehingga aturan tersebut kata Donny bisa dipertanggungjawabkan.

"Tim penyusun pasti akan mengundang akademisi, tokoh masyarakat, ormas semua yang bisa memberi masukan terhadap aturan turunan ini," jelas Donny. (mdk/fik)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami