Draf RUU Kejaksaan, Pakar Hukum Tak Setuju Jaksa Diberi Kewenangan Penyelidikan

Draf RUU Kejaksaan, Pakar Hukum Tak Setuju Jaksa Diberi Kewenangan Penyelidikan
PERISTIWA | 27 September 2020 22:31 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, menyebut, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) seperti kembali lagi ke hukum di masa kolonial Belanda.

Pasalnya, RUU Kejaksaan memuat pasal yang memberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Jaksa.

"Kalau sekarang jaksa diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan, itu sebenarnya kita kembali pada Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) zaman Belanda dulu. Jadi balik lagi ke sana,” kata Mudzakir, dikutip dari Antara, Minggu (27/8).

Dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Mudzakir mengatakan, prinsip RUU Kejaksaan itu seperti prinsip HIR dulu dimana Jaksa sebagai penuntut sekaligus berwenang melakukan penyidikan. Sedangkan, Polisi sebagai pembantu Jaksa.

Dia menilai, itu sudah tidak relevan lagi apabila ingin diterapkan sekarang. Karena, kepolisian sekarang sudah mulai berubah, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, menuju proporsional.

Baca Selanjutnya: Polisi Jangan Mengabdi Pada Penguasa...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami