Dua 'kartu kuning' untuk tvOne di musim pemilu

Dua 'kartu kuning' untuk tvOne di musim pemilu
Kebakaran tvOne. ©2013 merdeka.com/imam buhori
NEWS | 8 Juni 2014 06:04 Reporter : Laurencius Simanjuntak

Merdeka.com - Pelanggaran aturan pemilu bukan hanya dilakukan para peserta kontestasi politik lima tahunan tersebut. Lembaga penyiaran juga ikut-ikutan menabrak undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu.

tvOne menjadi lembaga penyiaran yang sudah dua kali disemprit karena melanggar aturan tersebut. Pertama oleh Gugus tugas Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan kedua oleh badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Berikut 'kartu kuning' yang diterima televisi milik Aburizal Bakrie ini selama musim pemilu:

2 dari 5 halaman

tvOne beri pemberitaan lebih banyak kepada Prabowo-Hatta

pemberitaan lebih banyak kepada prabowo hatta rev1Prabowo-Hatta diarak. ?2014 merdeka.com/imam buhori

Hasil pemantauan Gugus Tugas Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menemukan indikasi penyimpangan atas prinsip-prinsip independensi dan kecenderungan memanfaatkan berita untuk kepentingan kelompok tertentu yang dilakukan tvOne.

Televisi merah ini terbukti memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak kepada pasangan calon Prabowo-Hatta dibandingkan pasangan calon Jokowi-JK. Penyimpangan itu ditemukan dalam pemberitaan tentang calon presiden dan wakil presiden yang ditayangkan sepanjang tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014

Topik pilihan: Pemilu | Pemilu 2014 | KPI

3 dari 5 halaman

tvOne beri durasi lebih panjang kepada Prabowo-Hatta

durasi lebih panjang kepada prabowo hatta rev1Prabowo-Hatta diarak. ?2014 merdeka.com/imam buhori

Hasil pemantauan Gugus Tugas Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menemukan indikasi penyimpangan atas prinsip-prinsip independensi dan kecenderungan memanfaatkan berita untuk kepentingan kelompok tertentu yang dilakukan tvOne.

Televisi milik Ical ini terbukti memberikan memberikan porsi durasi yang lebih panjang kepada pasangan calon Prabowo-Hatta dibandingkan pasangan calon Jokowi-JK . Penyimpangan itu ditemukan dalam pemberitaan tentang calon presiden dan wakil presiden yang ditayangkan sepanjang tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014.

Topik pilihan: Pemilu | Pemilu 2014 | KPI

4 dari 5 halaman

Bawaslu: tvOne bersalah langgar Peraturan KPU

bersalah langgar peraturan kpu rev1bawaslu. ?2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak menyatakan tvOne telah melanggar ketentuan tentang penyiaran kampanye. tvOne terbukti bersalah karena menyiarkan secara langsung acara dialog politik DPP Partai Demokrat dengan pasangan calon nomor urut 1.

"Bawaslu menyimpulkan bahwa penyiaran secara langsung pada tanggal 1 Juni 2014 acara dialog politik DPP Partai Demokrat dengan pasangan calon nomor urut 1 oleh tvOne termasuk kategori pemberitaan dan penyiaran kampanye," ujar Nelson di kantornya, Jakarta, kemarin.

Nelson juga menjelaskan bahwa media berhak menyiarkan kampanye para pasangan calon sesuai dengan peraturan yang sudah diatur oleh KPU. Sehingga hal ini yang mendukung TVone terbukti bersalah.

"Menurut peraturan KPU nomor 4 tahun 2014 tentang jadwal dan tahapan pilpres dimulai pada tanggal 4 Juni 2014 sampai 5 Juli 2014. Sedangkan Tvone menyiarkan acara dialog politiknya pada tanggal 1 Juni 2014," ungkap Nelson.

Topik pilihan: Pemilu 2014 | Pilpres | Bawaslu

5 dari 5 halaman

tvOne diingatkan jaga independensi

jaga independensi rev1dewan pers. ?2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Dalam pernyataan bersama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang independensi media penyiaran, Senin (2/6), kedua lembaga itu mengingatkan, kemerdekaan pers, adalah bagian dan perwujudan hak asasi manusia. Pernyataan itu dikeluarkan Dewan Pers dan KPI setelah menemukan indikasi penyimpangan terhadap sejumlah lembaga penyiaran, termasuk tvOne.

"Kemerdekaan pers, harus dijaga dari segala bentuk tekanan, campur tangan dan degradasi dari pihak manapun, baik dari dalam maupun luar lingkungan pers. Kemerdekaan pers, -antara lain- ditegakkan dengan menjaga independensi ruang redaksi. Bagi media penyiaran, independensi ruang redaksi menjadi sesuatu yang mutlak, karena media penyiaran menggunakan frekuensi sebagai milik dan ranah publik," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan.

Baca juga:
Bawaslu: Ali Masykur Musa langgar aturan BPK
Bawaslu: Aria Bima tak pakai fasilitas KPU putar lagu Jokowi-JK
Bawaslu: Jokowi tidak melakukan pelanggaran kampanye
Dipanggil Bawaslu, Jokowi tagih soal 'Obor Rakyat' dan Babinsa
Kepada Bawaslu, Jokowi bantah curi start kampanye

TOPIK TERKAIT

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami