Dugaan Korupsi Kapal Floating Dock, Direksi PT DPS Kembalikan Uang Saku ke Kejaksaan

PERISTIWA | 20 Juli 2019 00:25 Reporter : Erwin Yohanes

Merdeka.com - Sejumlah jajaran direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) ramai-ramai mengembalikan uang 'saku' ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Jaksa menerima setidaknya uang USD 6.300 atau sekitar Rp87,5 juta (kurs Rp13,900) hasil pengembalian uang 'saku' tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Richard Marpaung, mengatakan ada 5 orang yang memberikan uang tersebut pada jaksa penuntut umum yang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan Kapal Floating Dock dengan kerugian negara Rp63 miliar itu.

"Benar, ada pengembalian uang dari para saksi kasus dugaan korupsi pengadaan kapal floating dock, dengan total USD 6.300. Mereka menyebutnya uang saku saat itu," ujarnya, Jumat (19/7).

Ia menambahkan, sudah ada 5 orang yang mengembalikan uang yang disebutnya sebagai uang saku pada saat pengadaan kapal floating dock tersebut.

Ke lima orang tersebut antara lain, Slamet Riyadi, Staff Ahli Dirut PT. DPS. Ia mengembalikan uang sebesar USD 1.300. Selanjutnya, Ina Rahmawati, SM Logistik PT DPS. Ia mengembalikan uang sebesar USD 1.000.

Kemudian, I Wayan Yoga Djunaedi, mantan Direktur Operasional PT DPS. Ia mengembalikan uang sebesar USD 1.500. Lalu ada Diana Rosa, Direktur Operasional PT. DPS. Uang yang dikembalikannya, sebesar USD 1.000.

Terakhir, Gatot Sudariyono, mantan Komisaris PT. DPS. Ia mengembalikan uang sebesar USD 1.500. "Yang bersangkutan mengembalikan paling akhir, yakni hari ini," tambah Richard.

Richard menegaskan pengembalian sejumlah uang tersebut, akan dipakai oleh jaksa sebagai barang bukti. "Nanti akan dipakai dalam persidangan sebagai barang bukti. Status mereka hingga kini masih saksi. Perkara gimana selanjutnya, ya di persidangan saja nanti," tegasnya.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal floating dock ini, jaksa sudah menyeret dua orang sebagai terdakwa. Diantaranya adalah mantan Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) Riry Syeried Jetta dan Antonius Aris Saputra (berkas terpisah) selaku Dirut A&C Trading Network (ACTN) yang berkedudukan di Singapura. Dalam kasus ini, jaksa mendapati adanya kerugian negara senilai Rp63 miliar.

Baca juga:
Edy Rahmayadi Soal Kantor Dispora Sumut Digeledah: Mana Tahu Ada Ularnya
Gaya Mantan Bupati Kutai Kartanegara Saat Kembali Diperiksa KPK
Kasus Korupsi Pemkab Lampung Tengah, Eks Anggota DPR Mangkir Dipanggil KPK
Permainan Tender dan Mark Up Proyek di Tasikmalaya, Negara Rugi Rp4 Miliar
Pengadilan Tinggi DKI Perberat Hukuman Idrus Marham Jadi 5 Tahun Bui
KPK Sebut Sumber Daya Alam Rentan Jadi Ajang Korupsi

(mdk/lia)

TOPIK TERKAIT