Dukung Sanksi Bupati Jember Tidak Digaji, Aktivis Hingga Anggota DPRD Cukur Gundul

Dukung Sanksi Bupati Jember Tidak Digaji, Aktivis Hingga Anggota DPRD Cukur Gundul
Aktivis di Jember cukur gundul. ©2020 Merdeka.com
PERISTIWA | 9 September 2020 15:31 Reporter : Muhammad Permana

Merdeka.com - Keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memberikan sanksi tidak gajian kepada Bupati Jember, dr Faida, disambut antusias oleh beberapa kalangan. Sebagai simbol rasa syukur, sejumlah aktivis di Jember mengadakan aksi potong rambut hingga gundul di halaman DPRD Jember pada Rabu (9/9).

Syamsul Bustami, salah satu aktivis yang ikut menggunduli rambutnya mengaku ikut tergerak dalam aksi tersebut bersama rekan-rekannya. Sebab ia merasa, proses perjuangan dari para aktivis untuk mendorong penjatuhan sanksi terhadap bupati harus melalui perjuangan yang berliku.

"Saya sebagai Ketua Gabungan Pedagang Tradisional merasakan, kondisi perekonomian selama masa kepemimpinan bupati sangat sulit, terutama sejak RAPBD 2020 mandek pembahasannya. Tidak ada proyek fisik dari pemerintah, sehingga banyak buruh yang menganggur," tutur Syamsul yang juga pedagang di Pasar Tanjung, pasar induk terbesar di Jember ini.

Sebagaimana diketahui, karena pembahasan RAPBD 2020 macet, bupati secara sepihak menggunakan payung Perkada untuk anggaran belanja Pemkab Jember. Sesuai aturan, anggaran belanja daerah versi Perkada hanya bisa digunakan untuk belanja rutin seperti gaji ASN, dan tidak boleh proyek-proyek fisik.

Kustiono Musri, salah satu aktivis Gerakan Reformasi Jember (GRJ) yang turut mengkoordinatori aksi ini menyebut, selama ini gerakan untuk mendorong penjatuhan sanksi kepada bupati harus melalui proses yang terjal. Bahkan karena tidak segera kunjung turun sanksi, para aktivis yang selama ini kritis terhadap bupati Faida kerap dikesankan punya motif tendensius.

"Aksi kritis kami dikesankan karena tidak senang kepada bupati, karena tidak mendapat sesuatu. Padahal dalam kajian kami, dugaan pelanggaran yang dilakukan bupati cukup terang benderang," papar Kustiono.

Tidak hanya aktivis, aksi cukur gundul juga diikuti oleh seorang anggota dewan dan tokoh agama. David Handoko Seto, anggota Fraksi NasDem serta KH Muhmmad Ayub Syaiful Ridjal (Gus Syef), pengasuh Pondok Pesantren Ash-Shiddiq Putri (Ashri) juga ikut bergabung.

"Kita mengkritik bukan atas dasar benci, kita juga tidak mensyukuri sanksi. Tetapi kita mengapresiasi proses dari ditegakkannya aturan yang berlaku di negeri ini," tutur Gus Syef saat ditanya alasannya ikut bergabung dalam aksi cukur gundul.

Adapun David Handoko Seto menyatakan, sanksi gubernur itu sebagai pembuktian bahwa DPRD bukan pihak yang menghambat proses pembahasan Rancangan APBD 2020 sebagaimana yang sebelumnya dituduhkan oleh bupati.

"Sanksi itu memang hanya tidak memberikan gaji dan hak keuangan kepada bupati selama 6 bulan. Tetapi makna dari sanksi itu adalah sebagai bukti, agar masyarakat jadi tahu, siapa yang menyebabkan pembangunan di Jember terhenti selama tahun anggaran 2020 ini," tutur pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jember ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa memberikan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan kepada Bupati Jember, dr Faida. Sanksi dijatuhkan karena berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Jawa Timur, bupati adalah pihak yang bersalah menghambat pembahasan Rancangan APBD 2020. Sanksi tidak gajian selama 6 bulan ke depan itu berlaku sejak surat diterima, yakni Senin (07/09) kemarin. Di sisi lain, bupati Faida dalam waktu beberapa hari lagi akan mengajukan cuti kampanye. Selain itu, masa jabatan bupati Faida akan berakhir pada Februari 2021 atau tersisa sekitar lima bulan lagi. (mdk/cob)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami