Edhy Prabowo Diciduk, KPK Ingatkan Pejabat Jangan Salah Gunakan Jabatan

Edhy Prabowo Diciduk, KPK Ingatkan Pejabat Jangan Salah Gunakan Jabatan
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditahan KPK. ©2020 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah
PERISTIWA | 26 November 2020 09:47 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengingatkan kepada pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan jabatan. Pernyataan ini disampaikan Nawawi, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan korupsi terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020.

"KPK selalu mengingatkan agar para pejabat publik selalu mengingat janji dan sumpah tersebut dengan mengemban tugas secara amanah serta tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mengambil keuntungan bagi pribadi atau kelompok," kata dia dalam keterangan pers, Kamis (26/11) dini hari.

Nawawi menerangkan, pejabat publik telah mengucapkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karenanya jangan simpangkan kewenangan dan tanggung jawab tersebut hanya demi memenuhi kepentingan pribadi atau golongannya.

"Dengan kewenangan yang dimiliki sebagai amanah jabatan seorang pejabat publik memiliki merupakan kesempatan untuk membuat kebijakan yang memihak pada kepentingan bangsa dan negara," ucap dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020.

Salah satunya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang diduga menerima suap. Menurut catatan KPK, Direktur PT DPP, Suharjito memberikan uang sebesar USD 100.000 kepada Edhy Prabowo melalui Stafsus Menteri KKP Safri dan seseorang bernama Amiril Mukminin.

Uang itu diduga untuk memuluskan langkah PT DPP dalam memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster atau benur.

Atas perbuatannya, para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Reporter: Ady Anugrahadi

Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)

Baca juga:
KPK Imbau Dua Tersangka Kasus Edhy Prabowo Serahkan Diri
Potret Cantik Iis Rosita, Anggota DPR Istri Menteri Edhy Prabowo Ikut Diciduk KPK
KPK Jelaskan Status Ali Mochtar Ngabalin yang Ikut Rombongan Edhy Prabowo
Ikut Dicokok KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Istri Edhy Prabowo Dilepas
KPK Beberkan Uang yang Diduga Diterima Edhy Prabowo
Terjerat Kasus Suap, Edhy Prabowo Mundur Sebagai Waketum Partai Gerindra

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami