Firli Bahuri Cs Dinilai Lupa Fungsi Gedung KPK Usai Gelar RDP dengan DPR

Firli Bahuri Cs Dinilai Lupa Fungsi Gedung KPK Usai Gelar RDP dengan DPR
PERISTIWA | 7 Juli 2020 14:07 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali melayangkan kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini kritikan dilemparkan ICW kepada lembaga antirasuah lantaran menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di gedung KPK.

"Setelah merayakan HUT Bhayangkara di gedung KPK, rasanya Komjen Firli Bahuri kembali lupa bahwa gedung KPK semestinya dipergunakan untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan malah dijadikan tempat melaksanakan RDP," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (7/7).

ICW diketahui sempat melayangkan kritik lantaran Ketua KPK Komjen Firli Bahuri beserta pegawai lembaga antirasuah yang berasal dari Polri mengikuti upacara HUT Bhayangkara secara daring dari Gedung KPK pada 1 Juli 2020.

"Memang mesti diakui bahwa sejak KPK di bawah kepemimpinan Komjen Firli Bahuri nuansa kontroversi selalu melekat pada lembaga anti rasuah itu. Bahkan publik tidak lagi menaruh kepercayaan yang tinggi kepada KPK," kata Kurnia.

1 dari 2 halaman

Dua Hal Disorot Dalam RDP

Kurnia menyebut, ada dua hal yang harus disoroti dalam RDP di markas antirasuah ini. Pertama, menurut Kurnia, tidak ada hal yang mendesak menggelar RDP di gedung Merah Putih KPK. Menurut Kurnia, hal ini justru memperlihatkan KPK tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif.

"Kedua, RDP dilakukan secara tertutup mengindikasikan ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR terhadap publik. Semestinya dengan menggunakan alur logika UU KPK, DPR memahami bahwa lembaga anti rasuah itu bertanggungjawab kepada publik. Jadi, setiap persoalan yang ada di KPK, publik mempunyai hak untuk mengetahui hal tersebut," kata Kurnia.

Menurut Kurnia, sejatinya Komisi III menggelar RDP dengan KPK di gedung DPR secara terbuka.

"Harusnya DPR mengagendakan pertemuan RDP itu di gedung DPR secara terbuka dengan mempertanyakan berbagai kejanggalan yang terjadi selama ini. Misalnya, tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik atas kontroversi helikopter mewah yang digunakan oleh Komjen Firli Bahuri beberapa waktu lalu," kata dia.

2 dari 2 halaman

Komisi III DPR Gelar RDP dengan KPK di Gedung Merah Putih

Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak biasa, rapat tersebut dilakukan langsung di Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengatakan rapat bakal digelar pukul 11.00. Sahroni bilang hal ini merupakan kebiasaan baru dengan menjemput bola langsung ke kantor mitra kerja DPR.

"Jam 11 nanti Komisi III RDP di kantor KPK. Ini sejarah baru karena tidak pernah biasa, kita membiasakan dalam proses jemput bola agar kita tau persis mitra kita di kantornya tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/7).

Sahroni mengatakan, rapat langsung di kantor KPK atas permintaan dari DPR. Nantinya akan membahas sejumlah kebijakan dan permasalahan berkaitan dengan pendapatan negara.

"Kami Komisi 3 yang minta rapat di sana biar kita dengan mitra satu sama lain mendukung terkait kebijakan atau terkait permasalahan yang sifatnya membangkitkan peningkatan pendapatan negara khususnya KPK yang bekerja," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III Masinton Pasaribu menyebut rapat di Gedung KPK bukan hal yang pertama kali dilakukan Komisi III.

"Ini bukan yang pertama kali Komisi III DPR RI rapat dengar pendapat di gedung KPK. Periode sebelumnya juga kita lakukan rapat di KPK. Selain dengan KPK, kemarin Komisi III menggelar rapat bersama Kejaksaan di Gedung Kejagung RI, serta dengan Kepolisian di gedung Bareskrim Mabes Polri," katanya saat dikonfirmasi.

Masinton menyebut, rapat di KPK adalah salah satu bentuk saling menghormati antar lembaga.

"Ini adalah bentuk saling menghormati antar lembaga, seperti Komisi III dengan mitra kerjanya lembaga penegak hukum," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III Syarifuddin Sudding menyebut belum mendapat konfirmasi apa agenda RDP kali ini. "Saya belum dapat konfirmasi alasannya," katanya.

Menurur Sudding, awalnya agenda bukanlah RDP, melainkan rapat penegakan hukum. "Agendanya rapat penegakan hukum, tapi kemudian saya terima pemberitahuan dari sekretariat berubah jadi rapat RDP komisi," ucapnya.

Reporter: Fachrur Rozie (mdk/gil)

Baca juga:
Komisi III Sebut Selain RDP, DPR Cek Kelaikan Markas & Rutan KPK
RDP Komisi III-KPK Digelar Tertutup, DPR Sebut Ada Hal Sensitif yang Ditanya
Komisi III DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan KPK di Gedung Merah Putih
Dalami Kasus Nurhadi, Penyidik KPK Periksa 3 Orang
Ketua KPK: Korupsi Terjadi Karena Hukuman Rendah dan Sistem Buruk
KPK Dalami Aliran Dana atas Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami