Firli Sebut Wali Kota Tanjungbalai & Penyidik KPK Berkenalan di Rumah Pimpinan DPR

Firli Sebut Wali Kota Tanjungbalai & Penyidik KPK Berkenalan di Rumah Pimpinan DPR
Gaya Ketua KPK beberkan kasus suap Mensos Juliari Batubara. ©Liputan6.com/Johan Tallo
PERISTIWA | 23 April 2021 00:13 Reporter : Henny Rachma Sari

Merdeka.com - Nama AZ, salah satu pimpinan DPR terseret dalam pusaran kasus suap yang tengah diselidiki penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus itu, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) baru saja ditetapkan tersangka.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap peran AZ yakni mengenalkan MS kepada SRP (Stepanus Robin Pattuju) yang merupakan seorang penyidik KPK diketahui dari unsur Polri.

"Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ, Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan," kata Firli saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4).

Pada pertemuan itu, lanjut Firli, AZ mengenalkan SRP kepada MS terkait permasalahan hukum yang tengah membelit MS.

"Dalam pertemuan tersebut, AZ mengenalkan SRP dengan MS karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung
Balai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap Penyidikan dan meminta agar
SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK," ungkap Firli.

Lantas, pertemuan di rumah AZ berlanjut hingga muncul kesepakatan duit Rp1,5 miliar akan diberikan MS kepada SRP untuk 'mengamankan' kasusnya di KPK.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga tersangka terkait dugaan suap. Ketiga tersangka tersebut adalah Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS), penyidik KPK, Steppanus Robin Pattuju (SRP) dan pengacara MH.

"Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka. Pertama Saudara SRP, kedua MH dan ketiga MS," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi persnya di Gedung KPK.

Atas perbuatan tersebut, SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demi kepentingan penyidikan, SRP dan MH masing-masing untuk 20 hari ke depan terhitung dimulai tanggal 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021. (mdk/rhm)

Baca juga:
Penyidik Terima Suap, Ketua KPK Minta Maaf
Penyidik KPK Tersangka Penerima Suap Dilaporkan ke Dewan Pengawas
KPK Sebut Azis Syamsuddin Minta Penyidik Bantu Urus Kasus Wali Kota Tanjung Balai
Siasat Wali Kota Tanjungbalai Lepas dari Jeratan KPK
KPK dan Dewas Periksa Penyidik Diduga Peras Wali Kota Tanjung Balai
Wali Kota Tanjungbalai & Penyidik KPK Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap
Dugaan Penyidik Peras Wali Kota, DPR Sebut Tak Ada Relevansi dengan Revisi UU KPK

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami