Gara-Gara Masalah RAPBD, Bupati Jember Disanksi Tidak Gajian Selama 6 Bulan

Gara-Gara Masalah RAPBD, Bupati Jember Disanksi Tidak Gajian Selama 6 Bulan
Bupati Jember, dr Faida. ©2020 Istimewa
PERISTIWA | 8 September 2020 14:29 Reporter : Muhammad Permana

Merdeka.com - Kinerja Bupati Jember Faida kembali mendapat sorotan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjatuhkan sanksi administratif kepada Faida berupa 'tidak gajian' selama 6 bulan. Sanksi ini dijatuhkan melalui Keputusan Gubernur yang ditandatangani pada 02 September 2020.

Dalam keputusan itu, tertulis sanksi dijatuhkan karena Bupati Jember terbukti sebagai pihak yang menjadi penyebab keterlambatan pembahasan RAPBD Jember 2020. Hal ini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

"Sanksi administratif yang dijatuhkan Gubernur berupa tidak dibayarkannya hak administratif bupati selama 6 bulan itu meliputi beberapa poin. Yakni gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, serta hak-hak keuangan lainnya sebagaimana peraturan perundang-undangan," ujar Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi saat membacakan putusan Gubernur itu dalam konferensi pers yang digelar di DPRD Jember, Selasa (8/9).

Salinan putusan itu dikirimkan oleh gubernur ke beberapa pihak seperti Mendagri, Ketua DPRD Jember, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Kepala Inspektorat Jatim, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi (BPKAP) Jatim dan BPKA Kabupaten Jember. Keputusan itu diberlakukan sejak surat diterima.

"Surat diterima kemarin hari Senin 7 September 2020," lanjut Itqon.

"Untuk tindak lanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Ada beberapa hal yang kami harus lakukan dengan Pemprov, seperti bagaimana penetapan Perda ABPD 2020 serta Perda APBD 2021 yang akan datang," ujar Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember saat memberikan tanggapannya atas keputusan Gubernur Jatim itu, dalam kesempatan yang sama.

Hingga saat ini, Jember menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang APBD 2020 tidak dibahas bersama dengan legislatif. Anggaran belanja Jember tahun 2020 ini ditetapkan melalui Perkada yang ditetapkan sepihak oleh bupati.

Dalam catatan merdeka.com, pemeriksaan tim khusus Inspektorat Jatim dilakukan selama tiga hari hingga tanggal 25 Juni 2020. Pemeriksaan dipimpin Inspektur Jawa Timur, Helmi Perdana Putra dengan mengundang kedua belah pihak. Yakni tim anggaran Pemkab Jember dan DPRD Jember.

Pada hari terakhir, Helmi kepada awak media sempat memberikan bocoran terkait hasil pemeriksaan Inspektorat Jawa Timur. Yakni bahwa Faida dinyatakan sebagai pihak yang bersalah menghambat pembahasan RAPBD Jember 2020. "Tetapi untuk sanksinya, itu kewenangan gubernur nanti," ujar Helmi pada 25 Juni 2020 lalu.

Sementara itu, hingga berita ini tayang belum ada tanggapan dari Faida terkait sanksi dari Pemprov Jatim tersebut. (mdk/cob)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami