Gerindra Sebut Koruptor Dana Bencana Alam Pantas Dihukum Mati

PERISTIWA | 10 Desember 2019 11:52 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco mengatakan pihaknya mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut peluang hukuman mati bagi koruptor apabila masyarakat mendesak.

"Itu merupakan warning bagi kita semua, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus tata keuangannya tertib dan baik, itu merupakan suatu sinyal pak presiden tidak akan pandang bulu dan akan tegas memberantas korupsi. Itu kita apresiasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/12/2019).

Namun, Dasco menyebut hukuman mati itu sebaiknya tidak dilakukan ke semua kasus korupsi. "Untuk hukuman mati perlu kemudian ditimbang tingkat kesalahannya, seberapa berat yang dilakukan," katanya.

Ia mencontohkan yang pantas dihukum mati adalah koruptor dana bencana alam. "Kalau itu saya setuju. Karena bencana alam adalah urgensi, ketika bencana alam maka ada orang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi itu kelewatan. Saya setuju kalau itu," jelasnya.

Wakil Ketua DPR itu meminta tidak semua kasus korupsi disamaratakan hukumannya menjadi hukuman mati.

"Ya jangan disamaratakan. Kan juga ada kekhilafan ya, kecil-kecil gitu lho. Tapi kalau misalnya tadi bantuan bencana kemudian disalahgunakan, ya itu termasuk kategori berat menurut saya," ia menandaskan. (mdk/ded)

Baca juga:
Hukuman Mati Koruptor, Wujud Kejengkelan Masyarakat Terhadap Korupsi
Sepanjang 2019, 28 ASN di Riau Tersandung Kasus Korupsi
Rugikan Negara Rp177 M, Pemimpin Divisi Treasury Bank Sumut Ditahan
Video: Sentilan Pedas & Celetukan Kocak 3 Menteri Dalam Drama #PrestasiTanpaKorupsi
Jokowi Setuju Koruptor Dihukum Mati, Menkum HAM Bilang Sudah Diatur UU
Fakta-fakta Koruptor di Indonesia Makin Bisa Bernapas Lega

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.