GP Ansor Nilai Peraturan Menteri Agama Soal Majelis Taklim Berlebihan

PERISTIWA | 4 Desember 2019 17:00 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Ketua Gerakan Pemuda atau GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menilai aturan yang dikeluarkan Menteri Agama Fachrul Razi terkait Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim berlebihan. Dia mengatakan seharusnya Fachrul tidak mengurusi persoalan keumatan.

"Iya itu berlebihan itu, saya kira menteri agama itu nggak usah ngurusi yg begitu-begitu deh, saya kira terlalu remeh gitu menteri ngurusi begituan, banyak persoalan besar di negeri ini daripada sekedar ngurusi majelis taklim," kata Yaqut usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Rabu (4/12).

Dia menjelaskan sebaiknya majelis taklim dibiarkan berkembang. Dan tanpa campur tangan pemerintah. Dengan adanya peraturan tersebut kata dia, justru mengkhawatirkan menghambat perkembangan majelis taklim.

"Jadi bukan hanya soal dana, jangan-jangan dengan melakukan aturan-aturan itu membatasi ruang gerak Majelis taklim, bukan soal dana saya kira. Jangan underestimated lah majelis taklim butuh dana, begitu," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Maruf Amin Nilai Perlu Pencatatan Majelis Taklim

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perlu Majelis Taklim untuk mendaftar dan terdaftar di Kementerian Agama. Pencatatan tersebut kata dia bertujuan agar meminimalisir adanya sumber radikalisme dalam perkumpulan keagamaan.

"Untuk data saya kira perlu supaya ada majelis taklim, jangan sampai ada majelis yang menjadi sumber persoalan, tahu-tahu mengembangkan radikalisme misalnya, kan jadi masalah. Sehingga penting, bukan didaftar saya kira, dilaporkan istilahnya itu," kata Ma'ruf usai membuka acara Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KASN) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Diketahui peraturan pencatatan Majelis Taklim sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Dalam draf PMA Majelis Taklim yang diterima merdeka.com, aturan itu tertulis pada pasal 6 poin 1. Pasal tersebut menyebutkan setiap Majelis Taklim diharuskan terdaftar dalam Kementerian Agama.

Pada poin 2 disebutkan pengajuan pendaftaran harus dilakukan secara tertulis. Kemudian poin 3 tertulis jumlah anggota Majelis Taklim juga diatur paling tidak terdiri dari 15 orang. Serta memiliki daftar kepengurusan yang jelas.

Di Pasal 9 tertulis, setelah Majelis Taklim mendaftar dan melalui proses pemeriksaan dokumen dan dinyatakan lengkap Kepala Kementerian Agama Akan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT. Surat tersebut berlaku untuk lima tahun dan dapat diperpanjang.

Sedangkan pada Pasal 19 tertulis Majelis Taklim harus memberikan laporan kegiatan majelis pada Kantor Urusan Agama (KUA) paling lambat 10 Januari tahun berikutnya. (mdk/ded)

Baca juga:
Wamenag: Tidak Ada Sanksi untuk Majelis Taklim yang Tak Mendaftar
Fadli Zon Nilai Aturan Majelis Taklim Harus Terdaftar di Kemenag Tak Diperlukan
Menteri Agama Haruskan Majelis Taklim Terdaftar di Kemenag
Menteri Agama Tegaskan Rekomendasi SKT FPI Sudah Final
Menag Imbau Anak Bangsa Bersatu Dalam Kebhinekaan
Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2020 Rp35 Juta

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.