Gubernur Bali Ajukan Permohonan Keadilan Fiskal ke Banggar DPR

Gubernur Bali Ajukan Permohonan Keadilan Fiskal ke Banggar DPR
Seluruh Bali PPKM Level 4, Gubernur Koster Beri Sejumlah Kelonggaran. ©2021 Merdeka.com
NEWS | 26 November 2021 03:01 Reporter : Moh. Kadafi

Merdeka.com - Gubernur Bali Wayan Koster mengajukan permohonan keadilan fiskal kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR. Keadilan fiskal yang dimaksudkannya adalah adanya sebuah exit policy khusus untuk Bali yang terdampak pandemi Covid-19.

"Pariwisata terhenti total, sehingga hotel dan restoran sepi, pasar oleh-oleh sepi dan perekonomian Bali tak bergerak," kata Koster dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/11).

Permintaan itu dia ungkapkan saat menerima kunjungan kerja Banggar DPR di Ruang Pertemuan Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Usulan itu, berdasarkan situasi sulit yang saat ini dihadapi sektor perekonomian Bali. Di mana 54 persen lebih Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertumpu pada sektor pariwisata.

Koster juga menerangkan, Corona yang terdeteksi masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 membawa pengaruh yang luar biasa terhadap perekonomian Bali. Terhitung sejak bulan Maret 2020, mobilitas orang keluar masuk Bali diperketat, bahkan sempat ditutup.

Sebaliknya negara lain juga mengeluarkan kebijakan melarang warganya untuk ke luar negeri. Situasi ini otomatis sangat mempengaruhi sektor pariwisata yang sepenuhnya bergantung pada kelancaran mobilitas orang.

Ia juga menyebutkan, situasi berat yang dihadapi pelaku usaha di bidang pariwisata memaksa mereka merumahkan karyawan.

Selain dirasakan pelaku pariwisata dan sebagian besar masyarakat Bali, beratnya beban fiskal akibat keterpurukan sektor pariwisata juga dirasakan Kabupaten dan Kota yang PAD-nya tergantung pada Pajak Hotel dan Restoran (PHR), seperti Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar.

Dalam situasi demikian, menurut Koster, tiga daerah ini kesulitan menjalankan program pembangunan dan praktis hanya mengandalkan dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil dan insentif.

"Saya contohkan Kabupaten Badung, sebelum pandemi PAD-nya lebih dari Rp3 triliun dan sebagian besar bersumber dari PHR. Karena PAD-nya besar, maka DAU yang hanya Rp350 miliar saat itu cukup. Namun sekarang itu tidak cukup, karena untuk bayar gaji pegawai saja butuh Rp700 miliar. Badung menghadapi tekanan fiskal yang berat, demikian juga Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap adanya sebuah kebijakan untuk daerah yang celah fiskalnya terganggu karena terdampak pandemi. Koster, menambahkan permohonan ini telah disampaikannya melalui surat kepada Menteri Keuangan yang ditembuskan ke Badan Anggaran DPR.

Koster juga menilai, usul keadilan fiskal sebagai permohonan yang sangat wajar karena Bali merupakan daerah spesifik dan merupakan destinasi wisata dunia. Bahkan saat pariwisata sedang berjaya, Bali menyumbang 39 persen dari total devisa negara.

"Bali juga penyumbang PHR terbesar di Indonesia, itu berlangsung selama puluhan tahun. Ketika anjlok, semestinya ada sebuah kebijakan spesifik untuk membantu Bali dalam menghadapi situasi yang sulit, kami jangan ditinggal," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Rombongan Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa aspirasi yang diserap dalam kunjungan kerja ini akan dibawa ke Jakarta. "Untuk dibahas dapat rapat evaluasi," ujarnya. (mdk/cob)

Baca juga:
Pengusaha Bali Minta PPKM Dikaji Ulang, Luhut Sebut Pilih Ada Aturan atau Tidak
Pelaku Pariwisata Bali Menjerit Tolak PPKM Level 3 Saat Libur Nataru
Mengenal Tari Rejang Bali, Khusus Perempuan Sebagai Hiburan Para Dewa
Gubernur Bali Nilai Petisi agar Jokowi Longgarkan Aturan bagi Wisman Kontraproduktif
Bali Masuk Daftar 30 Situs Warisan Dunia UNESCO Terpopuler
Kedatangan Penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai Meningkat 8 Ribu Orang Per Hari

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami