Gubernur Jateng Tunjuk Plh Bupati Kudus

PERISTIWA | 31 Juli 2019 17:45 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menunjuk Wakil Bupati Jepara Muhammad Hartopo sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kudus. Keputusan ini diambil menyusul penahanan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan.

Penunjukan Muhammad Hartopo sebagai Plt Bupati Kudus ditandai dengan surat dari Gubernur Jateng kepada Wakil Bupati Kudus pada 30 Juli 2019 yang berisi penugasan wakil bupati Kudus untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kudus. Asisten I Setda Kudus Agus Budi Satriyo membenarkan bahwa surat dari Gubernur Jateng tersebut sudah diterima Pemkab Kudus Selasa (30/7).

"Surat tersebut merupakan penegasan dari Undang-Undang nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU nomor 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah," ujarnya seperti dilansir Antara.

Di dalam pasal 65 ayat (3), ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Sementara pada pasal 66 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Kemudian pada pasal 91 ayat (2) huruf b ditegaskan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

"Dengan adanya surat penegasan tersebut, Wakil Bupati Kudus M. Hartopo memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan wewenang bupati," ujarnya.

Pada surat yang ditandatangani Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itu, juga mengingatkan kepada M. Hartopo untuk tetap berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Bupati Kudus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Surat dari Ganjar Pranowo tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Bupati Kudus, Ketua DPRD Kudus, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.

Baca juga:
Penjelasan KPK Soal Kemungkinan Hukuman Mati Bupati Kudus M Tamzil
Tanggapan Mendagri Soal Usulan Napi Koruptor Dilarang Maju Pilkada
Soal Kasus Bupati Kudus, Wapres JK Akui Pemerintah Gagal Berantas Korupsi
KPK Temukan Permainan Tarif Jabatan Dalam Kasus Bupati Kudus
Sekda Kudus Mengaku akan Kooperatif jika Diperiksa KPK terkait Jual Beli Jabatan
Geledah Kantor Bupati Kudus, KPK Sita Dokumen Mutasi Jabatan

(mdk/noe)