Gubernur Sulsel Anulir 40 SK di Masa Wali Kota Makassar Danny Pomanto

PERISTIWA » MAKASSAR | 17 Juli 2019 21:01 Reporter : Salviah Ika Padmasari

Merdeka.com - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menganulir 40 Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan di masa pemerintahan Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto saat menjabat Wali Kota Makassar. Dampaknya, lebih dari 1.200 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tadinya dimutasi, kini 'terparkir'.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat menuturkan, langkah menganulir 40 SK tersebut atas arahan Mendagri. Dia mengaku hanya meneruskan arahan tersebut.

"Iya, setelah Kemendagri lakukan evaluasi, menurunkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dan rekomendasi KASN adalah segera mengusulkan. Lalu kita lakukan evaluasi dan menyampaikan siapa-siapa yang dimutasi, siapa-siapa yang dinonjobkan itu," kata jelas Nurdin Abdullah saat ditemui awak media di kantor Gubernur Sulsel, Rabu, (17/7).

Dia menjelaskan alasan menganulir 40 SK itu karena tidak ada izin dari Mendagri. "Harusnya minta izin Mendagri dong kalau mau melakukan mutasi sebelum 6 bulan berakhir masa jabatan," katanya.

Disinggung nasib ASN yang dibatalkan mutasinya, Nurdin Abdullah tidak memberi jawaban tegas.

Terpisah, asisten komisioner KASN Sumardi mengatakan, dianulirnya 40 SK itu bukan hanya rekomendasi KASN saja tapi hasil dari tim terpadu. Meliputi unsur Kemendagri, KASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPan. Tim terpadu ini dibentuk untuk meninjau ulang pelaksanaan rotasi di Pemkot Makassar. Tim merekomendasikan 40 SK itu dianulir.

"Hanya saya, pemutasian, pemberhentian itu ada yang tidak sesuai prosedur karena tanpa sebab musabab, tanpa argumentasi. Akhirya SK itu harus ditinjau ulang jangan sampai orang seenaknya memindahkan tanpa prosedur," ucap Sumardi.

Baca juga:
Anak Perusahaan Lippo Akhirnya Serahkan Stadion Borombong ke Pemprov Sulsel
Usut Korupsi Pembangunan Pasar Rp3,7 M, Polisi Geledah Kantor Bupati Jeneponto
Jafar Umar Thalib dan Enam Santrinya Divonis 5 dan 6 Bulan Penjara
Sidang Pansus Angket, BKN Nilai SK Pengangkatan Pejabat Pemprov Sulsel Cacat Hukum
Gelembungkan Suara Caleg Golkar DPRD Sulsel, Operator KPU Mengaku Terima Uang

(mdk/noe)

TOPIK TERKAIT
BERI KOMENTAR
Join Merdeka.com