Gugatan Praperadilan Eks Menpora Imam Nahrawi Diputus Hari Ini

PERISTIWA | 12 November 2019 07:25 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Mantan Menpora, Imam Nahrawi, mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memutus perkara tersebut.

Sidang gugatan praperadilan Imam Nahrawi terjadap KPK ini telah bergulir selama enam kali persidangan. Sidang perdana dimulai pada Selasa (21/10) dipimpin oleh Hakim Tunggal, Elfian.

Pada sidang perdana, Hakim Tunggal Elfian menunda sidang selama dua pekan lantaran pihak termohon yakni KPK tidak hadir di persidangan. Sementara pihak pemohon Imam Nahrawi telah mengerahkan 23 orang kuasa hukumnya.

Dikutip dari Antara, Selasa (12/11), sidang gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL menggugat KPK atas penetapan status tersangka Imam Nahrawi dalam kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran 2018.

Setelah penundaan selama dua pekan, sidang kembali digelar Senin (4/11) dengan membacakan permohonan praperadilan yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara yakni kuasa hukum Imam Nahrawi dan kuasa hukum KPK.

Ketua tim kuasa hukum Imam Nahrawi, Saleh mengatakan sidang praperadilan yang diajukan kliennya adalah upaya menggunakan haknya sesuai putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengajukan praperadilan.

"Mas Imam menggunakan haknya dalam konteks mencari kebenaran biar diuji melalui persidangan praperadilan," kata Saleh usai persidangan 21 September.

Sidang telah bergulir sebanyak enam kali tersebut mengungkap sejumlah fakta-fakta di mana KPK selaku tergugat meyakini apa yang dilakukannya sudah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Baca juga:
Sidang Praperadilan, KPK Bawa 42 Bukti Keterlibatan Imam Nahrawi di Kasus Dana KONI
Bantah Saksi Imam Nahrawi, Saksi Ahli KPK Sebut Sprindik Sebelum UU Baru Tetap Sah
Saksi Ahli Sebut Penyidikan Kasus Imam Nahrawi Harus Diulang Gunakan UU yang Baru
KPK Beberkan Aliran Dana Penerima Suap Imam Nahrawi, Ada Lewat Taufik Hidayat
Di Sidang Praperadilan, KPK Ungkap Rincian Uang Rp26,5 M yang Diterima Imam Nahrawi
Diperiksa 5 Jam Kasus Dana Hibah KONI, Istri Imam Nahrawi Yakin Suaminya Tak Bersalah
Hari Ini, KPK Jadwalkan Periksa Istri Imam Nahrawi

1 dari 2 halaman

Imam Nahrawi Pertanyakan Status Tersangka

Saleh menjelaskan poin tuntutannya adalah Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Agustus 2019 dan kemudian dilakukan penahanan pada tanggal 27 September 2019.

Pihaknya menyoalkan kaitan dengan penetapan status tersangka Imam Nahrawi yang ternyata belum diperiksa sebagai tersangka. Ini sesuai dengan amanah dan putusan MK Nomor 21 Tahun 2014.

"Harus dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka, ini tidak dilakukan," kata Saleh.

Poin gugatan berikutnya terkait belum ada dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, ini terkait dengan sebelum dikeluarkannya sprindik pada tanggal 28 Agustus. Pihak kuasa hukum menemukan bukti-bukti pemeriksaan para saksi dilakukan setelah tanggal 28 Agustus tersebut.

"Yang kami persoalkan kaitan dengan penahanan tanggal 27 September yang dilakukan Agus Rahardjo selaku penyidik," kata Saleh.

Sementara, lanjut Saleh, pihaknya mengetahui bahwa Agus Rahardjo telah menyerahkan mandat kepada presiden tanggal 13 September 2019, selain itu Saud Sitomorang (pimpinan KPK) sudah menyatakan mengundurkan diri.

"Oleh karena itu ini kolektif kolegialnya kita kemudian jadikan materi praperadilan," kata Saleh.

Setelah sidang 4 November tim kuasa hukum KPK menanggapi soal penyerahan mandat tersebut yang mengatakan sampai saat ini Agus Rahardjo masih melaksanakan tugas sebagai pimpinan sehingga penahanan terhadap Imam Nahrawi tersebut sah.

2 dari 2 halaman

Penetapan Tersangka Sesuai Prosedur

Kuasa hukum KPK, Natalia Kristianto mengatakan dalil pemohon yang menyatakan pimpinan KPK tidak berwenang menjalankan tugas sebagai penyidik karena menyerahkan mandat ke presiden adalah keliru.

Dalam persidangan tersebut, KPK menolak seluruh dalil pemohon praperadilan karena proses penyidikan, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Imam Nahrawi sudah sesuai prosedur. (mdk/lia)

Baca juga:
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi
Sidang Praperadilan, KPK Bawa 42 Bukti Keterlibatan Imam Nahrawi di Kasus Dana KONI
Bantah Saksi Imam Nahrawi, Saksi Ahli KPK Sebut Sprindik Sebelum UU Baru Tetap Sah
Saksi Ahli Sebut Penyidikan Kasus Imam Nahrawi Harus Diulang Gunakan UU yang Baru
KPK Beberkan Aliran Dana Penerima Suap Imam Nahrawi, Ada Lewat Taufik Hidayat