Guru Dipecat Bongkar Pungli di Tangsel Ditawarkan Penyelesaian Secara Kekeluargaan

PERISTIWA | 3 Juli 2019 11:12 Reporter : Kirom

Merdeka.com - Rumini (44) guru honorer di Tangerang Selatan dipecat dari sekolahnya lantaran berusaha membongkar dugaan pungutan liar di SDN 02 Pondok Pucung. Usai diberhentikan tidak hormat, dia sempat diminta tim investigasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

"Saya enggak mau kembali. Saya enggak tahu dia mau mengajak kembali mengajar lagi atau enggak, intinya kekeluargaan," kata Rumini saat ditemui di kontrakannya di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).

Rumini mengatakan, permintaan itu disampaikan investigator dari inspektorat Kota Tangerang Selatan saat mendatangi kediamannya.

"Kemarin Selasa (2/7) dia berdua ke rumah. Mulanya, tanya-tanya soal yang ramai diberitakan, terus dia sampaikan lagi 'Kekeluargaan saja lah bu, namanya ibu warga Tangsel. Apapun itu ya kita nanti kita bikinlah seenak-enaknya bu sekondusif mungkin," ucap Rusmini menirukan perkataan petugas inspektorat yang datang.

Terpisah, Ketua Tim Pemeriksaan Khusus, Inspektorat Kota Tangerang Selatan, Sulhan mengaku tidak pernah meminta agar dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan,

"Kalau kita kan audit, itumah istilahnya bukan kami. Yang penting secara fakta kami datang menggali informasi, nanti kita ramu," tegasnya.

Menurut Sulhan, dirinya hanya melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pungli yang disampaikan Rumini setelah ramai diberitakan.

Hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan langsung kepada wali Kota Tangsel.

"Semua masih proses nanti laporan kami sampaikan ke pimpinan. Sebagai sumber informasi kita gali, kita akan dalami secara objektif proporsional, nanti kita akan audit," jelas dia. pungkas dia.

Selain Rumini, pihaknya juga mengumpulkan keterangan dari berbagai sumber untuk kemudian diuji dan diklarifikasi.

"Sebagai sumber informasi kita menggali informasi apa saja yang dia punya, secara objektif dan professional akan kita lakukan audit. Kalau hasil ibarat sebuah puzzle, kami harus meramunya, kita uji lagi, kita klarifikasi, nanti secara hasil akan kita laporkan ke pimpinan, secara proses masih belum bisa kami beri tahukan," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, Rumini (44) mengaku pemecatan ini buntut sikap kritisnya terhadap kebijakan sekolah.

"Saat itu sekitar tahun 2015 saya dipercaya menjadi wali kelas IV. Modusnya jual-beli buku paket sekolah, dijual kepada siswa seharga Rp230.000-Rp360.000. Karena saya persilakan beberapa siswa untuk memfoto copy, akhirnya saya ditegur pihak sekolah," kata dia, Kamis (27/6).

Selain modus jual-beli buku paket, Rumini juga menjumpai permintaan uang kepada orang tua murid dengan alasan keperluan dana laboratorium komputer dan kegiatan sekolah yang harus disetor oleh orangtua murid setiap tahunnya. Padahal, SDN 02 Pondok Pucung saat itu masuk sebagai sekolah rujukan nasional yang mendapat bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional daerah (BOSDa).

"Jadi tahun 2017 itu ada permintaan Iuran komputer Rp20.000 setiap bulan per siswa, untuk uang kegiatan siswa Rp135.000 per tahun. Padahal sekolah itu dapat bantuan BOS dan BOSDA karena SDN 02 itu sekolah rujukan," ungkapnya.

Dia makin jengah dan kesal dengan kebijakan sekolah yang lagi-lagi mengutip uang dari wali murid. Kali ini alasan uang daftar ulang yang sebenarnya digunakan sekolah untuk mengisi uang kas yang kosong. (mdk/lia)

Baca juga:
DPRD Soroti Dugaan Pungli dan Penggunaan Dana BOS di Tangsel
Wali Kota Airin Belum Tentukan Sikap Soal Guru Dipecat karena Bongkar Pungli
Penjelasan Dinas Pendidikan soal Pemecatan Guru Honorer di Tangsel
Guru Honorer di Tangsel Dipecat Usai Kritisi Kebijakan Sekolah Pungut Uang ke Siswa
Banyak Guru Honorer Tak Lolos PPPK, PGRI Minta Standar Kelulusan Diturunkan
Peraturan Berubah, Guru Honorer di Bandung Sulit Dapat Upah Tambahan Dana Hibah
Kubu Jokowi Janjikan Penyelesaian Masalah Guru Honorer Jika Menang Pilpres 2019

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.