Haji 2020 Batal, PKS Minta Dana Calon Jemaah Dikelola Hati-Hati

Haji 2020 Batal, PKS Minta Dana Calon Jemaah Dikelola Hati-Hati
PERISTIWA | 4 Juni 2020 11:01 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta dana haji tak digunakan untuk apapun selain kepentingan jemaah. Hal itu menanggapi isu dana haji untuk memperkuat rupiah. Menurut Jazuli dana haji ini sensitif bagi umat Islam. Terlebih uang itu berasal dari jemaah. Sehingga pengelolaannya hanya untuk kepentingan jemaah

"Dana calon jemaah haji yang dikelola BPKH mencapai Rp135 triliun. Ini dana besar sekali. Harus diikuti transparansi dan profesionalisme pengelola dengan prinsip kehati-hatian sesuai prinsip syariah dan untuk kepentingan jemaah dalam penyelenggaraan atau pelayanan haji," ujar Jazuli dalam keterangannya, Kamis (4/6).

Jazuli mengatakan, semangat itu yang ditegaskan dalam reformasi penyelenggaraan dan pengelolaan haji dalam undang-undang.

"Semangatnya, kita mau dana jemaah ini dikelola dengan amanah sesuai syariah karena ini dana untuk ibadah. Kedua, dana ini besar sekali jika dikelola profesional maka manfaatnya besar untuk kepentingan jemaah haji itu sendiri, untuk peningkatan pelayanan dan fasilitas, bahkan bisa mengurangi ongkos haji karena daftar tunggu jemaah yang lama," jelasnya.

Dia mengatakan, dana haji tak boleh ada tujuan lain di luar kepentingan dan manfaat jemaah. Badan pengelola keuangan haji (BPKH) diminta segera klarifikasi.

"BPKH harus mengklarifikasi pernyataan itu jika benar, apapun konteks dan waktu pernyataan itu dibuat, karena publik pasti tidak bisa menerima. Apalagi saya ikuti sudah tranding tagar #balikindanahaji di sosial media. Ini harus dijawab dengan jelas dan transparan untuk apa sebenarnya dana haji, bagaimana dikelola, dan sejauh mana manfaatnya telah dirasakan oleh calon jemaah haji," kata Jazuli.

1 dari 1 halaman

BPKH Jangan Buat Pernyataan Salah Kaprah

Jazuli berharap BPKH tidak lagi membuat pernyataan atau berita yang misleading apalagi sampai salah kaprah soal pengelolaan dana haji. BPKH harus semakin transparan dan akuntabel memberikan informasi dan manfaat dari setiap rupiah yang disetorkan jemaah.

"Inilah sesungguhnya semangat dibentuknya BPKH yang menggantikan peran Kementerian Agama dalam mengelola dana calon jemaah haji," pungkasnya. (mdk/eko)

Baca juga:
BPKH Bantah Dana Haji Rp 8,5 Triliun untuk Perkuat Rupiah
Din Syamsuddin Sarankan Nisbah Setoran ONH di Bank Diberikan ke Calon Haji
Tak Diajak Bahas Penundaan Haji, DPR Naik Pitam ke Menag Fachrul Razi
Muhammadiyah Sebut Secara Syariah Pembatalan Haji 2020 Tak Melanggar
Haji 2020 Ditiadakan, Begini Prosedur Pengembalian Setoran Lunas Biaya Haji Reguler
Indonesia Tiadakan Haji 2020, Ini Sejarah Pembatalan Haji Akibat Perang sampai Wabah

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan
TOPIK TERKAIT

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Pariwisata Banyuwangi Bersiap Menyambut New Normal

5