Hakim Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf Telah Blokir Internet di Papua

Hakim Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf Telah Blokir Internet di Papua
PERISTIWA | 3 Juni 2020 14:30 Reporter : Nur Habibie

Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta menolak eksepsi para tergugat 1 Presiden Joko Widodo dan tergugat 2 Menteri Komunikasi dan Informatika atas perkara pemutusan atau pemblokiran akses internet di Papua. Sidang putusan ini digelar secara virtual.

Dalam gugatan yang diajukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh Abdul Manan dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) diwakili oleh Damar Juniarto. Pihak penggugat ingin agar para tergugat untuk meminta maaf secara terbuka terhadap masyarakat seperti yang tertulis dalam situs resmi PTUN Jakarta yakni https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara.

"Menghukum para tergugat meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat dan tanggung renteng di 3 media cetak Nasional (Koran Tempo, The Jakarta Post, dan Kompas), seluas 1/6 halaman," demikian gugatan yang tercantum, Rabu (3/6).

Para penggugat sempat meminta pemerintah untuk meminta maaf kepada seluruh pekerja pers dan 6 stasiun televisi Metro TV, RCTI, SCTV, TV ONE, TRANS TV dan Kompas TV, maksimal 1 bulan setelah putusan, penyiaran pada 3 Stasiun Radio, Elshinta, KBR dan RRI selama 1 Minggu. Gugatan itu termuat dalamsitus resmi PTUN Jakarta pada November 2019.

Khusus gugatan permintaan maaf sudah direvisi. Sehingga hakim tidak memasukkan gugatan permintaan maaf dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Nelvy Christin.

"Itu gugatan pertama kami, itu yang sebelum direvisi. Nah gugatan yang ada itu, tidak ada permintaan maafnya," ujar salah satu penggugat Ade Wahyudin.

Dia menjelaskan, revisi gugatan permintaan maaf ini dilakukan setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

"Karena pengadilan tidak mengenal model permintaan maaf seperti itu. Akhirnya sarannya ini diturunkan gitu kan, ya sudah saran itu kita ikutin dan akhirnya pas perbaikan kita ajuin yang tidak ada permintaan maafnya. Tapi itu sempet kita masukin yang itu, itu gugatan pertama juga, gugatan yang kita masukan."


Catatan Redaksi:
Judul berita ini yang awalnya 'Hakim Perintahkan Jokowi Minta Maaf Telah Blokir Internet di Papua' telah mengalami perubahan pada Senin, 3 Juni 2020 pukul 21.00 WIB, setelah mendapatkan klarifikasi dari pihak penggugat. Redaksi meminta maaf atas kekeliruan sebelumnya.

1 dari 2 halaman

Diputus Bersalah

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta menerima putusan gugatan yang diajukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili oleh Abdul Manan dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) yang Diwakili oleh Damar Juniarto. Gugatan itu terkait perkara pemutusan atau pemblokiran akses internet di Papua.

"Menyatakan bahwa eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 tidak diterima dalam pokok perkara," kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan melalui video conference, Rabu (3/6).

Dalam putusan tersebut, pihak tergugat 1 Presiden Jokowi serta tergugat 2 Menteri Komunikasi dan Informatika dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut sebesar Rp 457 ribu.

"Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara secara tunai sebesar Rp 457 ribu," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh tim advokasi pembela kebebasan pers, yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR.

Gugatan dilayangkan kepada Jokowi dan Kemenkominfo lantaran dianggap menyalahi kekuasaan atas pemadaman internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 hingga September 2019.

Muhammad Isnur dari YLBHI selaku koordinator tim advokasi mengatakan, saat pemadaman terjadi, pihaknya sempat beberapa kali bertanya langsung kepada pihak Kemenkominfo soal landasan hukum terkait dipadamkannya internet di Papua dan Papua Barat.

"Kominfo tidak bisa menjawab, mereka berargumen ini hanya pesanan dari kira-kira lembaga keamanan. Jadi mereka tidak punya landasan hukum memadamkan internet," ujar Isnur di PTUN, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Menurut Isnur, sejatinya pemerintah sebelum melakukan tindakan harus memiliki landasan hukum. Jika tidak, menurut Isnur, tindakan pemerintah itu sama saja menyalahgunakan kekuasaan.

"Pemerintah harus berlandaskan hukum, kalau tidak ada dasar hukum berarti mereka sewenang-wenang. Dalam hal ini kami mendalilkan ke hakim bahwa pemerintah dalam memadamkan internet itu abuse of power," kata dia. (mdk/rnd)

Baca juga:
Hakim Vonis Jokowi Bersalah Melanggar Hukum Blokir Internet di Papua
Jokowi Divonis Bersalah, PKS Sebut PP Blokir Internet Belum Ada
KSP Sebut Pemerintahan Jokowi Tidak Represif dan Seganas yang Dipikirkan
Istana Sebut Jokowi Tak Pakai Kekuasaan untuk Melumpuhkan Demokrasi
Teror Diskusi Pemakzulan, Penguasa Disudutkan
Jokowi Minta Program Pemulihan Ekonomi Utamakan Industri Padat Karya

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Jatim Bersiap Jalani Kehidupan New Normal - MERDEKA BICARA with Khofifah Indar Parawansa

5