Hakim Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Terdakwa Irjen Napoleon

Hakim Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Terdakwa Irjen Napoleon
Sidang eksepsi Napoleon Bonaparte. ©Liputan6.com/Faizal Fanani
NEWS | 23 November 2020 13:33 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, akan mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Irjen Napoleon Bonaparte, terdakwa kasus red notice Djoko Tjandra. Hal itu disampaikan setelah pembacaan putusan sela atas eksepsi atau nota keberatan, oleh majelis hakim.

"Terkait pengajuan permohonan penangguhan penahanan (terdakwa Irjen Napoleon) kami akan mempertimbangkan," ujar Hakim Ketua Muhammad Damis dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Damis menyampaikan, bila pertimbangan terhadap penangguhan penahanan akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan produk yang menetapkan sikap majelis hakim.

"Namun demikian terhadap permohonan tersebut tidak perlu ada pembaharuan. Cukup dengan permohonan itu saja, jika majelis sudah bisa menyikapi akan kita tindak tindak dengan mengeluarkan penetapan," ujar Damis.

Terpisah, penasihat hukum Napoleon, Santrawan T Pangarang, menjelaskan bila penangguhan penahanan telah diajukan dalam setiap pemeriksaan.

"Penangguhan penahanan kita sudah ajukan. Dalam setiap pemeriksaan kan wajib diajukan kepada pejabat yang berwenang," kata Santrawan.

Sebelumnya, Mantan Kadiv Hubinter Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang perdana kasus suap penghapusan status red notice Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Senin (2/11). Dalam pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut Irjen Napoleon menerima sejumlah uang untuk mengurus label DPO internasional tersebut.

"Telah menerima pemberian atau janji yaitu terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte menerima uang sejumlah SGD 200 ribu dan USD 270 ribu," tutur jaksa saat pembacaan dakwaan.

Jaksa menyebut, Irjen Napoleon menerima aliran uang tersebut langsung dari terdakwa Tommy Sumardi dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dengan cara Terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte memerintahkan penerbitan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI yaitu surat nomor B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020, surat nomor: B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, surat nomor 8 1036/V/2020/NCB-Div HI tgi 05 Mei 2020.

"Yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020, pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistim Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi," jelas dia.

Jaksa menegaskan, perbuatan tersebut mengakibatkan terhapusnya status DPO Djoko Tjandra pada sistem ECS Imigrasi. Sebagai polisi, Irjen Napoleon Bonaparte seharusnya melakukan penangkapan terhadap Djoko Tjandra jika masuk ke Indonesia.

"Petugas juga mesti menjaga informasi Interpol hanya untuk kepentingan kepolisian dan penegakan hukum serta tidak menerima pemberian berupa hadiah dan atau janji-janji," tutup jaksa. (mdk/lia)

Baca juga:
Sidang Perkara Red Notice Irjen Napoleon Ditunda Pekan Depan
Hakim Tolak Nota Keberatan Terdakwa Irjen Napoleon pada Perkara Red Notice
Interpol Sempat Kirim Notifikasi Soal Masa Berlaku Red Notice Djoko Tjandra pada 2019
Hakim Tunda Sidang Surat Jalan Palsu Terdakwa Anita Kolopaking hingga 24 November
Red Notice Atas Nama Djoko Tjandra Kosong Sejak April 2020

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami