Halangi eksekusi lahan tambak, seniman diamankan Satpol PP

PERISTIWA | 23 Juli 2018 21:25 Reporter : Dian Ade Permana

Merdeka.com - Eksekusi lahan tambak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang diwarnai ketegangan. Rencananya, lahan tersebut akan digunakan sebagai disposal atau lahan pembuangan kerukan sedimentasi tanah Sungai Banjir Kanal Timur (BKT).

Kericuhan terjadi ketika sejumlah seniman yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Anti Kekerasan Negara (Makna) mengadang eksekusi. Mereka saling dorong dengan anggota Satpol PP. Ketegangan mereda usai petugas membawa seniman menjauhi area eksekusi.

Salah seorang petambak, Teha Edy Djohar menyesalkan upaya pengosongan lahan tambak secara paksa. Padahal sebelumnya, warga telah meminta dialog dengan Wali Kota Semarang.

"Harusnya pemerintah mendengar suara warga. Jangan mengejar keuntungan dari proyek besar. Sampai sekarang belum ada dialog. Saya hanya minta dimanusiakan. Tapi pemerintah malah mengerahkan kekuatan negara," tegasnya, Senin (23/7).

Menurut Edy, tambak di Terboyo Kulon tersebut banyak menghidupi warga. Jika tambak produktif tersebut langsung diuruk, maka berdampak pada kelangsungan hidup warga yang bergantung pada hasil tambak.

"Kami akan lawan dengan menempuh langkah hukum atas kesewenangan Pemkot Semarang dalam pengosongan tambak kami," tegasnya.

Sementara, kuasa hukum petambak, Bangkit Mahanantiyo menyayangkan tindakan Pemkot. Menurutnya Pemkot Semarang harus menjunjung tinggi UU dan aturan yang berlaku. Dia pun telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait upaya paksa pengosongan lahan tambak tersebut.

Bangkit menjelaskan, gugatan tersebut didasarkan tidak adanya pemberitahuan awal terkait pemakaian lahan tambak. Namun, tiba-tiba para pengelola tambak menerima surat perintah pengosongan tambak pada 18 Juli dan diberi batas waktu sampai Minggu (22/7).

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto, mengatakan lahan tambak tersebut merupakan aset Pemkot Semarang dan proses pengosongan telah melaksanakan pengosongan lahan sesuai standar operasional (SOP). Menurutnya, disposal tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proyek nasional yaitu normalisasi Sungai BKT.

"Kami berharap, warga yang mengelola harusnya legowo, apalagi mereka tidak mempunyai alas hak. Langkah Pemkot pun cukup bijak karena selama puluhan tahun mereka mengelola tanpa ada retribusi sama sekali," paparnya.

Endro berdalih pengosongan tambak tersebut sebagai wujud pengamanan aset Pemkot. "SOP sudah dilakukan dengan mengirim somasi yang batas waktunya 23 Juli ini. Walaupun sempat ada insiden kecil, itu wajar lah. Dari awal saya tekankan ke anggota agar tidak ada kekerasan," katanya.

Terkait beberapa seniman yang diamankan, mereka hanya dibawa ke luar area supaya tidak menghalangi proses pengosongan tambak. Jika pengosongan terhambat, lanjut dia, maka proses normalisasi yang sudah dalam proses percepatan pun akan terdampak. (mdk/lia)


Warga Pulau Pari kembali bondong-bondong demo PN Jakarta Utara
Masih terkendala pembebasan lahan, Tol Cijago jadi tempat bermain warga
Warga lapor Ombudsman: Pembebasan lahan bandara Yogya rusak tanaman
Tolak pembangunan Bandara NYIA, warga pasang patok tanah
PN Karawang tolak permohonan ganti rugi pembebasan lahan jalur kereta cepat
Suratnya tak direspons Risma, tokoh NU Jatim demo tunggal di Pemkot Surabaya
Tolak digusur, warga Kebun Sayur Ciracas mengadu ke Komnas HAM

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.