Hari Lahir Pancasila, Pemerintah Diminta Hapus Hukuman Mati Demi Kemanusiaan

Hari Lahir Pancasila, Pemerintah Diminta Hapus Hukuman Mati Demi Kemanusiaan
PERISTIWA | 2 Juni 2020 05:30 Reporter : Supriatin

Merdeka.com - Hari ini merupakan hari lahir Pancasila. Di tengah refleksi 75 tahun pidato Bung Karno tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, pemerintah diingatkan tentang hukuman mati.

Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu mengatakan hingga kini Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang Jepang karena masih menerapkan hukuman mati. Indonesia masih belum bisa sepenuhnya menghadirkan hukum pidana yang berdasarkan dan mencerminkan prinsip-prinsip negara untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

"Salah satu pidana yang jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah hukuman mati," tegas Erasmus, Senin (1/6).

Selama hukuman mati masih menjadi sanksi dalam hukum pidana, maka Indonesia disebut masih jauh dari cita-cita luhur pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Hukuman mati yang diturunkan oleh penjajah juga dianggap tidak menggambarkan kemajuan secara nasional ataupun internasional.

"Hukuman mati hadir dalam sistem hukum di Indonesia karena alasan rasial dan stigma penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia dianggap tidak dapat diatur dan merupakan bangsa yang tidak bisa dipercaya sehingga perlu tetap diberlakukan hukuman mati. Saat ini, Indonesia negara yang merdeka, segala kebijakan berbasis stigma seperti hukuman mati, harusnya dihapuskan," tegasnya.

Dia melanjutkan, Indonesia kini duduk sebagai salah satu dari hanya sedikit negara di dunia yang masih mempraktikkan hukuman mati di dalam kebijakan pidananya. Sedangkan 142 negara sudah menghapus total hukuman mati.

Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan (2019) dan database ICJR mengenai hukuman mati di Indonesia (2020) menunjukkan ada sekitar 274 terpidana mati dalam Lapas. Sementara itu, 60 orang yang sudah duduk menunggu eksekusi mati selama lebih dari 10 tahun, tanpa kejelasan hidup, jauh dari kemanusiaan yang adil dan beradab.

"ICJR mengajak Pemerintah dan jajarannya untuk maju dan berkembang secara rohani, budaya, dan masyarakat, sesuai Sila ke-2 Pancasila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Erasmus berharap Pemerintah termasuk DPR bisa melahirkan kebijakan pidana yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya dapat dimulai dengan Rancangan Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana (RKUHP).

Kemudian mempertahankan moratorium pidana mati bukan hanya dalam hal eksekusi tetapi juga penjatuhan pidana pada tahap yudisial/peradilan pidana.

"Memberikan komutasi/pengubahan hukuman bagi mereka yang sudah dalam deret tunggu eksekusi mati lebih dari 10 tahun demi alasan kemanusiaan," kata Erasmus. (mdk/ray)

Baca juga:
Menag: Hari Pancasila saat Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Wujudkan Keberagaman
Fraksi PKS: Pancasila Beri Landasan Bertindak Menghadapi Covid-19
Peringatan Hari Pancasila, Wapres Ma'ruf Ingatkan Implementasi di Kehidupan Nyata
Harapan Mentan Syahrul Untuk Pertanian Indonesia di Hari Lahir Pancasila
Ridwan Kamil: Jangan Tergoda Ideologi Agama yang Membuat Kita Tercerai-berai
Cak Imin Yakin Ajaran Pancasila Mampu Bawa RI Lewati Pandemi Covid-19

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Gerak Cepat Jawa Barat Tangani Corona - MERDEKA BICARA with Ridwan Kamil

5