Hasil Rapid Test Reaktif Covid-19, 7 Pengawas Pemilu di Sleman Dikarantina

Hasil Rapid Test Reaktif Covid-19, 7 Pengawas Pemilu di Sleman Dikarantina
PERISTIWA | 11 Juli 2020 09:16 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta meminta panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Pilkada Serentak 2020 melakukan karantina selama 14 hari tujuh anggota. Karantina itu dilakukan untuk memastikan kesehatan mereka dan tidak terinfeksi Covid-19 setelah rapid test atau tes cepat hasilnya reaktif.

"Saat dilakukan tes cepat kepada seluruh panwas pilkada, memang ada tujuh orang yang hasilnya reaktif. Mereka telah kami minta untuk melakukan karantina," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Abdul Karim Mustofa di Sleman, Sabtu (11/7).

Menurut dia, setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, sampai tes cepat terakhir pada 8 Juli 2020, yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwascam Sleman hasilnya tujuh orang reaktif.

"Tujuh orang yang reaktif terdiri dari Panwascam dua orang dan lima orang Panwaslu Desa," kata Abdul. Dikutip Antara.

Dia mengatakan, pada pelaksanaan tes cepat peserta yang tidak hadir satu orang karena sudah tes cepat mandiri dan delapan orang ada yang belum fit sehingga belum dimungkinkan tes cepat.

"Posisi mereka yang reaktif saat ini sudah melaksanakan protokoler kesehatan sesuai dengan instruksi Dinkes Sleman dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman," ujar dia.

Karim mengatakan, panwas yang reaktif tersebut satu orang melakukan karantina di shelter Karantina Covid-19 Asrama Haji Sleman dan sisanya melakukan karantina mandiri.

"Kami juga terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Sleman untuk pendampingan mereka yang melakukan karantina," katanya.

Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Sleman menginstruksikan kepada jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Adhoc untuk tes cepat secara serentak di masing-masing kecamatan pada Selasa 7 Juli.

Tes cepat ini adalah tindak lanjut dari instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia dalam Surat Edaran (SE) Nomor 0207/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tentang Standardisasi Alat Pelindung Diri (APD) Protokol Kesehatan COVID-19 bagi jajaran Pengawas Pemilu.

Maka jajaran Pengawas Pemilu wajib melakukan tes cepat sebelum melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pilkada.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman Shavitri Nurmaladewi mengatakan, gugus tugas siap untuk berkoordinasi dengan penyelenggara Pilkada Serentak 2020, baik itu KPU maupun Bawaslu dan lainnya dalam upaya pemenuhan protokol kesehatan Covid-19.

"Termasuk untuk fasilitasi karantina di shelter bagi PPDP maupun panwas yang harus menjalani karantina karena saat tes cepat hasilnya reaktif," katanya. (mdk/gil)

Baca juga:
Kasus Positif Corona Meningkat Akibat Masyarakat Tak Patuh Protokol Kesehatan
Langkah Pemerintah Selamatkan UMKM Dinilai Belum Optimal
Per 11 Juli, Pasien Corona RS Wisma Atlet 1.145 dan RSD Pulau Galang 57 Orang
Warga Tak Bermasker di Purbalingga Dihukum Kerja Sosial
Pemerintah Dituntut Ciptakan Terobosan Baru Atasi Covid-19 dan Dampaknya ke Ekonomi
Kerap Acuhkan Protokol, Pemkot Tangerang Sebar Pegawai Tertibkan Pelanggar di Jalan

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami